NOBARTV NEWS Ajang tahunan MotoGP yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika tahun ini sedikit mengalami kendala terkait pembiayaan. Pasalnya pihak Dorna Sport belum menerima hosting fee sebagai penyelenggara untuk keperluan pelaksanaan balapan yang akan berlangsung 27-29 September mendatang.
Sebelumnya hosting fee MotoGP musim 2022 dan 2023 ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Namun untuk 2024 ini hosting fee MotoGP diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB beserta seluruh Pemda (pemerintah daerah) yang ada di NTB.
Masalahnya adalah beberapa hari menjelang pelaksanaan MotoGP pemerintah provinsi dan sejumlah pemerintah daerah belum menyanggupi pembayaran hosting fee tersebut.
Perlu diketahui bahwa nominal hosting fee yang harus dibayarkan kepada Dorna Sport sebagai penyelenggara resmi MotoGP adalah Rp 231,9 miliar. Jumlah itu sangat besar bagi daerah seperti NTB yang APBD nya tidak begitu besar.
Setali tiga uang dengan Pemprov NTB sejumlah Pemda setingkat kabupaten/kota juga menyatakan angka hosting fee yang dibebankan kepada mereka terlalu besar. Bahkan, sejumlah pejabat pemda di NTB berharap agar hosting fee tersebut bisa diserahkan kepada pemerintah pusat saja.
“Dulu kita pernah dipanggil pemerintah pusat, tapi tindak lanjutnya belum ada. Tapi jika memang hosting fee ini sudah menjadi kesepakatan, tentu rekan-rekan Dewan juga harus mengetahui, karena ada kaitannya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita. Kita tidak boleh sembarangan,” ungkap Pathul Bahri, Bupati Lombok Tengah.
Sirkuit Mandalika sendiri terletak di Kabupaten Lombok Tengah sehingga Pathul Bahri betul-betul memperhatikan permasalahan ini.
Menurut Pathul, polemik terkait hosting fee ini harus dicarikan solusi agar tak menjadi permasalahan yang berlarut-larut nantinya.
“Diskusi masalah hosting fee ini membutuhkan waktu yang panjang, karena ada kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. Apakah nantinya yang membayar hosting fee ini adalah kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok saja, atau semua daerah di NTB. Maka tentu yang akan memfasilitasi untuk mencari solusi adalah Pemprov NTB bersama ITDC,” papar Pathul Bahri.
Pemprov NTB Tak Punya Uang
Pj Gubernur NTB, Hasanuddin mengatakan telah mengetahui permasalahan hosting fee ini. Akan tetapi, menurutnya APBD NTB saat ini belum bisa diandalkan untuk membayar penuh hosting fee yang telah ditetapkan Dorna Sport.
Terlebih angka Rp 231,29 miliar bukan lah nominal yang sedikit untuk daerah seperti NTB. Apalagi saat ini Pemprov NTB sedang fokus membayar sejumlah hutang ke pihak ketiga serta persiapan PON dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya.
Terlebih alokasi anggaran untuk hosting fee motoGP ini belum dapat dicarikan solusi melalui mekanisme APBD masing-masing daerah yang ada di NTB.
ITDC Jamin MotoGP Tetap Jalan
Dilansir radarlombok.co.id, Chairman MotoGP Mandalika 2024, Troy Warokka, menjelaskan bahwa sekalipun terdapat permasalahan hosting fee yang belum jelas kapan dan siapa yang akan membayarnya ia menjamin bahwa penyelenggaraan MotoGP akan berjalan sesuai jadwal. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dengan permasalahan hosting fee tersebut.
“MotoGP akan tetap terlaksana, dan tidak akan ada pembatalan dalam bentuk apapun. Bagi yang sudah membeli tiket MotoGP, tiket pesawat, akomodasi hotel, dan lainnya, jangan dibatalkan! Karena MotoGP pasti berlangsung dan kami akan menjalankan sebaik-baiknya untuk kebangkitan ekonomi Indonesia,” tegas Troy.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
