NOBARTV NEWS – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meskipun hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai rencana pencopotan menteri, evaluasi terhadap kinerja kabinet disebut berpedoman pada pakta integritas yang telah ditandatangani sebelum pelantikan pada Oktober 2024.
“Dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentu menjadi bahan evaluasi, apakah pakta tersebut dipenuhi atau tidak,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).
Menurut Dasco, Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menilai sejauh mana para menterinya menjalankan kebijakan prioritas pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Prabowo dalam mengambil keputusan, termasuk kemungkinan melakukan reshuffle kabinet.
“Presiden yang memiliki hak prerogatif, kita serahkan kepada beliau apakah setelah 100 hari ini akan melakukan evaluasi atau mengambil langkah perbaikan di internal kabinet,” lanjutnya.
Sinyal Tegas dari Prabowo
Spekulasi mengenai perombakan kabinet semakin menguat setelah Presiden Prabowo secara terbuka memberikan peringatan keras kepada para pejabat yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Ia menegaskan bahwa keseriusan dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi syarat mutlak bagi para pembantunya.
“Yang tidak mau bekerja dengan benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” tegas Prabowo dalam sebuah pernyataan.
Presiden juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap pakta integritas menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi kabinet.
“Siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat akan pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, akan saya tindak,” kata Prabowo lebih lanjut.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar wacana, melainkan opsi yang dipertimbangkan secara serius oleh Presiden untuk memastikan efektivitas pemerintahan.
Evaluasi Kabinet Setelah 100 Hari
Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo memberikan kesempatan bagi para menteri untuk membuktikan komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan prioritas. Evaluasi terhadap kabinet ini didasarkan pada beberapa faktor utama yang mencerminkan efektivitas dan integritas kinerja pemerintahan.
Faktor Evaluasi | Dampak terhadap Kabinet |
---|---|
Kepatuhan terhadap Pakta Integritas | Menteri yang tidak memenuhi komitmen awal berpotensi dicopot. |
Dukungan terhadap Kebijakan Prioritas | Menteri yang tidak mendukung program strategis pemerintahan bisa terancam posisinya. |
Kinerja dalam 100 Hari Pertama | Pejabat yang gagal mencapai target awal pemerintahan mungkin akan diganti. |
Pembersihan dari Penyelewengan | Pejabat yang terindikasi melakukan penyimpangan akan disingkirkan. |
Stabilitas dan Kepuasan Publik | Reshuffle mungkin dilakukan untuk merespons ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet. |
Dasco menilai, peringatan dari Presiden Prabowo bukan sekadar ancaman, melainkan upaya untuk memastikan bahwa setiap pejabat negara bekerja secara optimal dan sesuai dengan visi pemerintahan.
“Pak Prabowo adalah sosok yang terbuka. Jika beliau sudah menyampaikan pernyataan seperti itu, artinya itu adalah peringatan bagi para menteri untuk melakukan evaluasi internal di kementerian masing-masing,” kata Dasco.
Reshuffle Kabinet, Kapan Akan Terjadi?
Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai reshuffle kabinet, dinamika politik yang berkembang menunjukkan bahwa perombakan kabinet bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Presiden Prabowo tampaknya berusaha memastikan bahwa para pejabat di dalam pemerintahannya benar-benar menjalankan amanah yang diberikan.
Jika reshuffle benar terjadi, perubahan dalam susunan Kabinet Merah Putih diperkirakan akan menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat pemerintahan dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Publik kini menanti langkah konkret yang akan diambil Presiden dalam merespons hasil evaluasi 100 hari pertama pemerintahan.
Akankah reshuffle segera dilakukan? Siapa saja yang berpotensi digeser? Semua mata kini tertuju pada keputusan Prabowo Subianto.