DPR Bentuk Pansus Angket Haji, Ketum PBNU Angkat Suara

NOBARTV NEWS Ketum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf mempertanyakan langkah DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) yang mengkaji hak angket pengawas haji 2024. Menurut Gus Yahya, sapaan akrab KH. Yahya Cholil Staquf, ia mencurigai adanya motif masalah pribadi dibalik munculnya pansus tersebut.

Sebelumnya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga Wakil Ketua DPR RI, menginisiasi pembentukan pansus Angket pengawas pelaksanaan haji. Usul tersebut kemudian disetujui dan akan segera mulai dikerjakan.

Tujuan pembentukan pansus haji tersebut adalah untuk mengevaluasi dan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan ibadah haji yang dapat merugikan masyarakat.

Akan tetapi, Gus Yahya mencurigai ada tujuan atau motif lain yang ingin dicapai di balik pembentukan pansus ini.

“Soal pansus ya pansus haji ya. Nah, itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi. Ini jangan-jangan gitu, loh,” ujar Yahya kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Lebih lanjut lagi Ketum PBNU itu menduga ada kaitan antara Menteri Agama yang saat ini dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya. Tujuannya adalah ingin menyerang PBNU.

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena disebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya. Menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” lanjut Gus Yahya sebagaimana dilansir dari suara.com.

Meski demikian Gus Yahya akan coba mengamati terlebih dahulu bagaimana perkembangan pansus angket haji ini. PBNU akan mengambil sikap jika memang dianggap ada yang tak beres dari manuver pembentukan pansus angket haji ini.

PBNU dan PKB sama-sama bikin pansus

Belum lama ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) yang akan diberi nama Tim Lima. Pansus ini akan mengkaji pengambilalihan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diklaim lahir dari NU tapi kian melenceng dari PBNU.

PBNU nampaknya tak main-main dengan wacana ini. Disebutkan pansus hanya tinggal menunggu persetujuan Raais Aam, KH. Miftachul Ahyar dan Ketua Umum KH. Yahya Cholil Staquf. PBNU menilai elite PKB kerap membuat pernyataan yang melenceng dari haluan yang telah ditetapkan PBNU.

Jika menilik kronologi peristiwa bisa jadi pansus dari PBNU tersebut merupakan respon dari dibentuknya pansus haji oleh DPR RI. Di mana yang menginisiasi pembentukan pansus angket haji adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, menyuarakan pembentukan pansus haji seusai memimpin langsung pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai perlu banyak evaluasi dan klarifikasi dari Kementerian Agama.

Yang paling jadi sorotan Cak Imin adalah pemberian visa haji yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang.

“Yang paling fatal adalah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantre tahunan tapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal,” ungkap Cak Imin ketika memimpin langsung persetujuan pembentukan Pansus Angket Pengawas Haji 2024 dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7) lalu.