NOBARTV NEWS – Setelah dilantik sebagai Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto, Natalius Pigai langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya, Pigai meminta tambahan anggaran yang tak main-main, yakni sebesar Rp20 triliun dari alokasi anggaran awal sebesar Rp64 miliar. Permintaan ini memicu perdebatan di berbagai kalangan dan menjadi trending di media sosial. Bagaimana rencana besar Pigai dengan anggaran tersebut, dan apa dampaknya bagi Indonesia?
Kontroversi Anggaran Rp20 Triliun
Saat Pigai menyampaikan permintaan ini, respons publik langsung meledak. Tagar “20 T” bahkan menjadi trending topic di X, platform media sosial yang dulu dikenal sebagai Twitter. Berdasarkan data dari Suara.com, lebih dari 137 ribu warganet membahas isu ini hingga Selasa (22/10/2024). Tak sedikit yang merasa terkejut dengan besarnya angka yang diminta Pigai, sementara yang lain mempertanyakan urgensi anggaran tersebut di tengah banyaknya sektor lain yang juga membutuhkan dana besar.
Mengapa Natalius Pigai, yang baru saja duduk sebagai Menteri HAM, langsung meminta anggaran sebesar itu? Apakah benar anggaran tersebut diperlukan untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia (HAM) di seluruh negeri?
Pigai menegaskan bahwa permintaannya didasari oleh realita di lapangan. Ia menyebut bahwa dengan anggaran yang sekarang, sebesar Rp64 miliar, mustahil bisa menjalankan program-program besar yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pigai mengklaim bahwa dengan latar belakangnya sebagai pekerja HAM, ia tahu betul apa yang diperlukan untuk membangun sistem yang kuat.
“Kalau negara punya kemampuan, saya minta di atas Rp20 triliun. Jangan anggap remeh saya. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” tegas Pigai dalam pernyataannya yang dikutip oleh Antara pada Senin (21/10/2024).
Alasan di Balik Pendirian Kementerian HAM
Keputusan Presiden Prabowo untuk mendirikan Kementerian HAM sendiri bukanlah hal yang sederhana. Sebelum terbentuknya kementerian ini, isu HAM di Indonesia ditangani oleh berbagai lembaga negara dan komisi, termasuk Komnas HAM. Namun, Pigai menegaskan bahwa pendirian kementerian ini menunjukkan adanya agenda besar dalam pemerintahan Prabowo terkait HAM.
“Mengapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” ujar Pigai. Ia juga mengungkapkan bahwa Tim Transisi Prabowo telah meninjau kembali alokasi anggaran untuk memastikan kementerian ini bisa berfungsi maksimal.
Langkah Prabowo dalam membangun Kementerian HAM memang cukup berani. Meski begitu, pertanyaan besar muncul: apakah dengan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun, HAM di Indonesia akan lebih terlindungi, atau justru menjadi beban baru bagi APBN?
Rencana Besar: Edukasi HAM di 80 Ribu Desa
Salah satu rencana utama Pigai jika anggaran Rp20 triliun disetujui adalah edukasi HAM yang masif di seluruh Indonesia. Pigai berambisi untuk memberikan pendidikan HAM hingga ke tingkat desa. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan bahwa ada sekitar 80 ribu desa yang menjadi target dari program ini. Setiap desa akan mendapatkan akses terhadap informasi dan pelatihan terkait HAM.
Namun, mengapa desa-desa menjadi fokus Pigai? Menurutnya, desa adalah fondasi dari masyarakat Indonesia, dan dengan meningkatkan kesadaran HAM di tingkat desa, ia berharap bisa menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap hak-hak asasi mereka.
“Saya ingin bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM di perguruan tinggi, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia, di 80 ribu desa,” kata Pigai. Namun, ia menegaskan bahwa tanpa anggaran yang memadai, semua rencana ini tidak akan bisa terlaksana.
Pengembangan Pusat Studi dan Jurusan HAM
Selain menyasar desa-desa, Pigai juga berencana untuk mendirikan 10 pusat studi HAM di berbagai wilayah di Indonesia. Pusat studi ini akan berfungsi sebagai tempat penelitian, pelatihan, dan penyebaran informasi terkait HAM. Selain itu, Pigai juga berencana membuka tiga jurusan baru di perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan tentang hak asasi manusia.
Langkah ini dinilai ambisius, namun Pigai yakin bahwa dengan pusat studi dan jurusan baru ini, Indonesia bisa menjadi lebih maju dalam hal pemahaman dan perlindungan HAM. Dengan adanya pusat-pusat studi ini, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka serta cara memperjuangkannya.
Dukungan dan Kritik Publik
Tak bisa dipungkiri, permintaan anggaran yang diajukan Pigai menimbulkan reaksi beragam dari publik. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap HAM. Mereka melihat bahwa edukasi HAM di tingkat desa dan pengembangan pusat studi bisa menjadi solusi untuk masalah pelanggaran HAM yang masih sering terjadi di Indonesia.
Namun, kritik juga datang dari berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan apakah benar anggaran sebesar itu diperlukan untuk menjalankan program-program tersebut. Selain itu, ada juga yang meragukan efektivitas dari program edukasi HAM, terutama di daerah-daerah terpencil.
Para kritikus menilai bahwa sebelum meminta anggaran tambahan, Kementerian HAM perlu menunjukkan rencana yang lebih rinci dan konkret. Bagaimana cara memastikan program ini berjalan efektif? Apakah ada mekanisme pengawasan yang jelas? Dan bagaimana pemerintah akan mengukur dampak dari program-program tersebut?
Peran HAM dalam Visi Pemerintahan Prabowo
Di balik kontroversi ini, satu hal yang jelas: HAM adalah salah satu prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan mendirikan Kementerian HAM dan memberikan perhatian besar terhadap edukasi HAM, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki masalah-masalah terkait pelanggaran HAM yang selama ini terjadi.
Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang diajukan digunakan dengan bijak dan transparan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Natalius Pigai, dengan segala pengalaman dan ambisinya, berupaya membawa perubahan besar dalam perlindungan HAM di Indonesia. Meski permintaannya untuk anggaran Rp20 triliun masih menuai pro dan kontra, program-program yang diusulkannya, seperti edukasi HAM di 80 ribu desa dan pembangunan pusat studi, bisa menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih adil dan beradab.
Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana rencana ini dieksekusi. Apakah anggaran yang besar ini benar-benar akan membawa manfaat bagi masyarakat? Atau justru menjadi beban baru bagi negara? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, kesadaran akan pentingnya HAM di Indonesia harus terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
