NOBARTV NEWS Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) lalu masih meninggalkan polemik di ruang publik. Tidak ada angin tidak ada hujan-hujan tiba-tiba saja institusi yang menaungi para pengusaha papan atas Indonesia itu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan menetapkan Anindya Bakrie, pengusaha sekaligus putra politisi senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, sebagai Ketua Kadin yang baru.
Munaslub tersebut sekaligus mendepak Arsjad Rasjid, Ketua Kadin yang sah dari posisinya sebagai orang nomor 1 di Kadin.
Saat ini Kadin terbelah menjadi 2 kelompok; pertama, kelompok yang mendukung keputusan Munaslub, kedua, kelompok yang menolak hasil Munaslub.
Arsjad Rasjid didampingi oleh perwakilan dari 21 pengurus Kadin Provinsi menyatakan Munaslub Kadin ilegal dan tidak sah karena melanggar AD/ART. Tidak ada aturan yang ia langgar sehingga mengharuskan diselenggarakannya Munaslub untuk memilih pengurus baru.
Namun, kubu pendukung Munaslub mengatakan Anindya Bakrie sah sebagai Ketua Kadin yang baru dan tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi yang berlaku. Hal itu disampaikan oleh salah satu petinggi Kadin yang juga Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Banyak pihak menduga adanya ‘cawe-cawe’ dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, dalam pelaksanaan Munaslub. Pasalnya ada beberapa indikasi kuat dan dugaan-dugaan yang mengarah pada adanya ikut campur alias intervensi pemerintah dalam pelaksanaan Munaslub Kadin tersebut.
Salah satu yang paling kuat adalah alasan mengapa Munaslub dilakukan ialah untuk menjaga hubungan baik Kadin dengan pemerintah. Ini dikaitkan dengan posisi Ketua Kadin, Arsjad Rasjid yang pada Pilpres 2024 lalu menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.
Menurut Arsjad, meskipun pada Pilpres lalu mendukung Ganjar-Mahfud MD hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja. Oleh sebab itu, ia sangat kaget dengan adanya Munaslub tersebut.
Di sisi yang lain muncul isu adanya transaksi kepentingan di balik terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin yang baru. Sejumlah pihak berspekulasi istana memberikan karpet merah kepada Anindya Bakrie untuk menjadi Ketua Kadin agar Jokowi atau Gibran bisa masuk ke jajaran kepengurusan Partai Golkar.
Sebelumnya santer diisukan Jokowi atau Gibran akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar pasca terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum. Namun, ternyata Agus Gumiwang lah yang diplot sebagai Ketua Dewan Pembina.
Ada isu yang mengatakan senior-senior Partai Golkar tidak setuju jika ada kader non partai masuk kepengurusan Partai Golkar meskipun ia adalah pejabat negara. Oleh karena itulah, Jokowi perlu melakukan lobi-lobi politik agar senior-senior partai berlambang beringin tersebut dapat luluh dan memberikannya masuk menjadi pengurus partai.
Pasca lengser pada 20 Oktober nanti Jokowi harus punya kendaraan politik jika ingin tetap memiliki pengaruh dan daya tawar kuat pada politik nasional. Jika tidak maka Jokowi harus menerima kenyataan tidak punya pengaruh kuat lagi di perpolitikan nasional.
Aburizal Bakrie adalah salah satu senior Partai Golkar paling berpengaruh. Ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan punya kedekatan yang sangat kuat dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Jika Aburizal Bakrie memberi lampu hijau Jokowi masuk ke dalam Partai Golkar bukan tidak mungkin sejumlah senior Partai Golkar yang lain pun akan melakukan hal yang sama.
Dibantah Istana
Namun dugaan ‘cawe-cawe’ ini segera dibantah oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Presiden selalu dan sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin Indonesia.
“Tidak ada ‘cawe-cawe’ dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” ujar Ari saat memberikan keterangan kepada awak media.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
