Pelajar Jadi Pemilih Pemula, Jangan Takut Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada

NOBARTV NEWS Puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti sosialisasi penanganan pelanggaran pada pemilih pemula di Hotel De’Anaya, Ciheuleut, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/9).

Sosialisasi ini dihadiri Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna; Anggota Bawaslu Divisi SDM, Salman Alfarisi; Anggota Bawaslu Divisi Penindakan Pelanggaran, Supriantona; dan para pemateri dari lingkungan KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan wilayah 2 Jawa Barat.

Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna mengatakan, sosialisasi ini bagian upaya Bawaslu terkait tingkat partisipatif pemilih, terutama pada pemilih pemula yang akan berpartisipasi pada Pilkada 2024.

“Ada 27 SMA-SMK di Kota Bogor yang kita undang. Mereka mewakili sekolahnya masing-masing, dan kita harapkan para peserta yang hadir untuk kembali mensosialisasikan kepada teman-temannya (pemilih pemula) di sekolah, karena dengan SDM yang ada kita tidak mungkin bisa mengakomodir semua,” kata Herdiyatna.

Selain itu, pihaknya juga mengajak kepada para pemilih pemula apabila ditemukan black campaign atau negatif campaign yang berkaitan dengan pilkada untuk tidak sungkan melaporkan, baik itu ke Bawaslu maupun ke Panwascam yang ada di Kota Bogor.

“Kita tahu bahwa generasi Z maupun generasi Milenial itu lebih piawai menggunakan media sosial. Dan ketika mereka mendapat berita seperti itu (black campaign atau negatif campaign) di medsos untuk segera melaporkan kepada kami,” jelas Herdiyatna.

Herdiyatna menambahkan, hingga hari ini Bawaslu masih terus melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilakukan KPU. Seperti penelitian bakal calon, kemudian pengawasan rekapitulasi DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) yang berlangsung di tingkat kelurahan, termasuk pengawasan verifikasi para bakal pasangan calon.

Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Kota Bogor Divisi SDM, Salman Alfarisi menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk membekali pemilih pemula dengan pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban para pemilih pemula dalam Pemilu.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pelajar tingkat SMA/SMK sederajat se-Kota Bogor dapat memahami mekanisme Pemilu serta mengenali potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Dan kami ingin memastikan bahwa para pemilih pemula ini dapat berpartisipasi secara cerdas dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti politik uang atau berita hoax,” ujar Salman Alfarisi.

Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula adalah Kunci Sukses Pilkada 2024

Pemilihan serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, dibutuhkan peran publik dalam pengawasan. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto saat menjadi pembicara dalam Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu (7/9).

“Pengawasan partisipatif publik menjadi penting agar pada setiap fase tahapan Pilkada dapat berjalan dengan meminimalisasi kecurangan dan pelanggaran yang berdampak pada kualitas Pilkada serentak itu sendiri,” ujar Rasminto melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (8/9).

Akademisi pada Prodi Geografi Universitas Islam 45 (Unisma) ini juga menekankan pentingnya analisis dan advokasi sosial dalam pengawasan partisipatif.

“Analisis dan advokasi sosial dalam program pendidikan pengawas partisipatif menjadi semakin penting, terlebih pesertanya merupakan siswa SMA dan sederajat yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Melalui analisis sosial, para siswa ini dapat memahami kompleksitas dinamika politik dan sosial di sekitar mereka,” jelasnya.

Rasminto menyatakan pemilih pemula sangat urgent terkait pemahaman analisis dan advokasi sosial dalam membangun proses demokrasi.

“Pemahaman ini sangat penting agar para pemilih pemula dapat terlibat secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang berperan dalam menjaga integritas pemilu,” jelasnya lagi.

Lanjut Rasminto, sistem demokrasi kita memungkinkan perlakuan sama dalam proses pemilihan, sehingga perlu penguatan kesadaran publik.

“Apalagi sistem demokrasi kita memungkinkan ‘one man, one vote’ artinya suara semua orang diperlakukan sama dalam pemilihan, maka perlu penguatan kesadaran politik berkelanjutan,” tegas Rasminto.

Rasminto pun menegaskan penguatan keterlibatan publik dalam advokasi sosial.

“Advokasi sosial akan memberikan landasan bagi publik, khususnya para siswa sebagai pemilih pemula untuk memperjuangkan pemilu yang adil dan bersih,” ungkapnya.

Rasminto memandang pemilih pemula sebagai target yang berpotensi dalam manipulasi politik praktis.

“Terlebih, pemilih pemula inj berpotensi menjadi target berbagai bentuk manipulasi politik. Namun, dengan keterampilan advokasi yang diperoleh, mereka tidak hanya mampu melindungi hak pilih mereka sendiri, tetapi juga membantu teman-teman sebaya dan komunitasnya dalam memahami pentingnya partisipasi yang jujur dalam Pilkada,” tandasnya.