Paskibraka 2024 Diminta Buka Hijab, Siapa yang Bertanggung Jawab?

NOBARTV NEWS Kabar kurang baik datang dari Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) tahun 2024 yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada HUT RI ke-79 mendatang. Pasalnya dalam seremonial pengukuhan tim Paskibraka yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo paskibraka perempuan tidak ada satu pun yang menggunakan jilbab atau penutup kepala bagi muslimah.

Padahal menurut catatan yang ada terdapat setidaknya 18 paskibraka yang menggunakan jilbab, namun ketika pengukuhan mereka semua melepas jilbabnya. Banyak pihak yang menduga hal tersebut pasti karena tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Salah satu delegasi paskibraka yang melepas jilbab adalah delegasi Aceh. Mereka sebelumnya telah menggunakan jilbab namun sesampai di IKN malah haru mencopotnya.

Sontak hal ini menuai kontroversi dan protes dari berbagai elemen masyarakat tak terkecuali Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

PPI mengecam keras dugaan ‘aturan’ membuka jilbab bagi Paskibraka 2024. Pasalnya menurut data yang dimiliki PPI sebanyak 18 dari 76 paskibraka nasional menggunakan jilbab. Mereka datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga gladi seluruh paskibraka putri yang berjilbab itu tetap menggunakan jilbabnya. Namun, ketika pengukuhan malah mereka semua melepasnya.

“Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang menggunakan jilbab. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPI, Irwan Indra sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Lantas siapa yang paling bertanggung jawab atas insiden ini?

Sejak 2022 Paskibraka Dibawah BPIP

Menurut Irwan sejak 2022 silam pembinaan anggota Paskibraka tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melainkan berada di bawah kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sebelumnya peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi. Paskibraka putri yang ingin mengenakan jilbab diperbolehkan menggunakan jilbabnya tanpa ada paksaan untuk membuka. Namun, pada 2024 sedikit agak berbeda sehingga menuai protes dari berbagai kalangan apalagi tahun ini adalah pertama kalinya Upacara Hari Kemerdekaan dilangsungkan di IKN.

PPI telah mengeluarkan sikap resmi mereka ke publik yang mengecam keras dugaan larangan berjilbab untuk sejumlah Paskibraka putri tersebut.

“Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, prihatin dan menolak tegas ‘kebijakan’ atau mungkin ada ‘tekanan’ terhadap adik-adik kami Anggota Paskibraka Tingkat Pusat (Nasional) Tahun 2024 Putri yang biasa menggunakan Hijab/jilbab untuk melepaskan hijab/jilbab yang menjadi keyakinan agama mereka,” bunyi pernyataan resmi PPI.

PPI juga mempertanyakan dan menuntut tanggung jawab kepada BPIP untuk menjawab polemik ini ke publik karena telah menimbulkan sejumlah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

“Kenapa pada saat Pengukuhan ‘dilarang’ menggunakan hijab/jilbab atau bahasa lain ‘diseragamkan’ untuk tidak menggunakan hijab/jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri? Lalu dimana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila Sila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa, Tentunya yang bisa menjawab hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka,” imbuh mereka.

Dilansir dari situs resmi BPIP, Kepala BPIP saat ini adalah Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Eks Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menjabat sebagai Kepala BPIP sejak 2020.

Hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari BPIP terkait polemik Paskibraka 2024 buka jilbab ini.