Benarkah Ada Operasi Senyap Gagalkan Anies Maju di Pilkada Jakarta?

NOBARTV NEWS Desas-desus adanya ‘cawe-cawe’ untuk menggagalkan Anies kembali bertarung di Pilgub Jakarta santer terdengar. Sejumlah pengamat mengatakan demikian pasca melihat dinamika terbaru Pilkada Jakarta. Bahkan Ahok, mantan Gubernur Jakarta yang juga jadi rival Anies pada Pilgub Jakarta 2017 lalu secara tersirat mengatakan hal yang sama.

Apakah isu tersebut benar? Tidak ada yang bisa membuktikan dengan pasti apakah kabar tersebut benar adanya atau hanya isu yang dibuat-buat. Namun, yang lebih menarik adalah mengapa isu tersebut bisa muncul.

Terdapat sejumlah peristiwa politik yang oleh para pengamat disinyalir akan bermuara pada gagalnya Anies Baswedan ikut serta dalam Pilkada Jakarta 2024. Peristiwa politik apa saja yang dimaksud itu?

Wacana KIM Plus

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, beberapa waktu lalu melempar wacana ke publik untuk menginisiasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

KIM Plus nantinya akan terdiri atas partai-partai pengusung Prabowo-Gibran pada pilpres lalu ditambah sejumlah partai non KIM. Tujuan membentuk poros ini adalah untuk meraih kemenangan dengan lebih muda.

Nantinya diharapkan di 3 provinsi yang memiliki jumlah pemilih paling banyak itu parpol-parpol dalam KIM Plus akan satu suara untuk mengusung pasangan calon yang sudah disepakati.

Lantas partai mana saja yang dibidik oleh Gerindra untuk diajak ke KIM Plus? Ada 2 partai yang paling diincar oleh KIM, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem. Bahkan 2 partai ini tidak hanya ingin diajak ke KIM Plus di Pilkada melainkan juga bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran di level nasional.

Di saat yang bersamaan PKB dan NasDem adalah 2 dari 3 partai yang sementara ini mengusung Anies Baswedan. Jika PKB dan NasDem benar-benar bergabung dengan KIM maka yang akan tersisa hanyalah PKS. Sayangnya PKS tak bisa mencalonkan kandidat cagub sendiri di Pilkada Jakarta karena jumlah kursi mereka masih kurang dari ambang batas pencalonan.

PKB dan NasDem Tak Kunjung Deklarasi

Beda dengan PKS yang sudah deklarasi sekaligus mengusung paket Anies-Sohibul Iman sebagai bentuk dukungan. PKB dan NasDem masih memberikan dukungan sebatas di lisan saja. Belum ada surat dukungan resmi yang berasal dari DPP PKB dan DPP NasDem.

Hal ini ditambah dengan pernyataan sejumlah elite dari kedua partai eks Koalisi Perubahan tersebut yang menyatakan Anies belum tentu akan diusung oleh partai mereka dalam Pilkada Jakarta. Mereka berdalih perkembangan politik yang masih sangat dinamis membuat mereka belum bisa mengusung Anies secara resmi. Kondisi ini dikuatkan dengan pernyataan dari kedua partai yang mengatakan bahwa mereka juga sedang mempertimbangkan tawaran KIM Plus yang diinisiasi oleh Gerindra.

Sekali lagi, jika PKB dan NasDem memutuskan untuk bergabung dengan KIM Plus maka hanya PKS yang masih tersisa. Ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta adalah 22 kursi DPRD. Sedangkan PKS mempunyai 18 kursi. Membayangkan PKS dan PDIP berkoalisi di Jakarta nampaknya akan cukup sulit.

Ridwan Kamil Otw Jakarta

Geliat KIM Plus ditandai dengan keputusan Partai Golkar, partai terbesar di KIM, yang mendukung Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar. Ini artinya Ridwan Kamil, yang sejatinya punya elektabilitas paling tinggi di Jakarta, harus otw Jakarta untuk menerima mandat dari KIM sebagai calon Gubernur Jakarta.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, memang belum diusung secara resmi. Namun, sejumlah parpol sudah menyatakan kesiapan mereka memenangkan Kang Emil di Jakarta.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat malah sudah mulai menawarkan sejumlah nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur untuk Ridwan Kamil.

PDIP Sulit Dukung Anies

Poin yang juga menguatkan potensi gagalnya Anies maju adalah pernyataan Ahok yang mengklaim akan sangat kecil peluang PDIP melabuhkan dukungan kepada Anies. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan corak politik antara Anies dan PDIP. Lagi pula, PDIP dikenal lebih sering mengutamakan kader mereka sendiri daripada mendukung kader parpol lain.