NOBARTV NEWS – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan penolakannya untuk membayar biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah sudah jelas sejak awal penyelenggaraan MotoGP. Tugas pemerintah daerah (Pemda) adalah menangani infrastruktur dan hospitality, sedangkan pembayaran hosting fee menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Gita menegaskan, tidak mungkin daerah menanggung pembayaran hosting fee sebesar Rp231 miliar untuk MotoGP 2024. “Kita tidak menolak, namun sejak awal perannya sudah dibagi. Pembayaran hosting fee adalah tanggung jawab Kemenparekraf,” ujarnya pada Selasa, 10 September 2024.
Pemerintah NTB menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung MotoGP Mandalika, namun anggaran yang mereka miliki sudah dialokasikan untuk berbagai program penting lainnya, seperti Pilkada serentak 2024, Pekan Olahraga Nasional (PON), dan program-program daerah lainnya.
Gita menambahkan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah sudah melalui mekanisme yang ketat, termasuk proses evaluasi oleh kementerian terkait dan pengawasan politik dari DPRD. “Kami tidak bisa tiba-tiba menerima beban tambahan seperti pembayaran hosting fee ini, karena anggaran kami sudah dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mendesak,” jelas Gita.
Pada penyelenggaraan MotoGP 2021, Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan anggaran besar untuk mendukung suksesnya acara tersebut, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Pemprov bahkan meminjam dana sebesar Rp500 miliar untuk meningkatkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan fasilitas penunjang lainnya.
“Kami meminjam Rp500 miliar untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, memperbaiki lingkungan sekitar, dan memastikan infrastruktur yang mendukung MotoGP. Ini semua bagian dari kontribusi daerah untuk mensukseskan event internasional ini,” kata Gita. Langkah tersebut diambil agar NTB dapat memberikan kenyamanan kepada penonton, yang berdampak pada citra positif Indonesia di mata dunia.
Gita juga menyoroti alasan di balik penolakan Kemenparekraf untuk membiayai hosting fee tahun ini, yang didasarkan pada temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembayaran hosting fee MotoGP tahun sebelumnya. Namun, Gita mempertanyakan kenapa temuan tersebut dijadikan alasan untuk mengoper tanggung jawab ke daerah. “Kalau kementerian tidak bisa bayar karena temuan KPK, apakah daerah boleh membiayai? Itu juga tidak bisa,” jelasnya.
Menurut Gita, jika pembayaran hosting fee oleh Kemenparekraf tahun lalu bermasalah, maka solusi yang seharusnya diambil adalah mengalihkan dana promosi Wonderful Indonesia ke Mandalika Grand Prix Association (MGPA). “Dana promosi Wonderful Indonesia yang digunakan sebagai country branding bisa saja diserahkan ke MGPA, yang kemudian bekerja sama dengan Dorna sebagai pelaksana acara. Ini hanya masalah teknis,” imbuhnya.
Meskipun polemik terkait pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024 masih berlangsung, Gita tetap optimis bahwa pelaksanaan ajang balap motor ini akan tetap berjalan sesuai jadwal. “Kami di daerah tetap optimis bahwa acara ini akan berjalan sukses. Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujarnya.
Sebagai informasi, balapan MotoGP Mandalika tahun ini akan berlangsung pada 27-29 September 2024 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, NTB. Event ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pariwisata NTB serta memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat. Namun, tantangan terkait pembiayaan hosting fee masih menjadi sorotan utama jelang penyelenggaraan acara besar ini.
Penolakan Pemerintah Provinsi NTB untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024 tidak dapat diartikan sebagai penolakan terhadap penyelenggaraan MotoGP itu sendiri. Ini lebih kepada pembagian peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sejak awal. NTB tetap berkomitmen untuk mendukung suksesnya event internasional ini melalui peningkatan infrastruktur dan layanan hospitality, sementara tanggung jawab pembayaran hosting fee tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Kemenparekraf.
Langkah ini juga diambil untuk memastikan alokasi anggaran daerah tetap pada jalurnya, terutama untuk program-program prioritas seperti Pilkada serentak, PON, serta program-program sosial lainnya yang menjadi fokus utama di tahun 2024. Pemprov NTB berharap agar pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan polemik ini sehingga MotoGP Mandalika 2024 dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi pariwisata Indonesia.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
