NOBARTV NEWS Korea Utara (Korut) telah diguncang oleh berita mengejutkan terkait hukuman mati terhadap sekitar 30 pejabat pemerintah yang dianggap gagal mengatasi banjir besar yang melanda negara tersebut. Laporan ini mencuat dari sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya dan menyebutkan bahwa hukuman tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak bencana yang menimpa wilayah mereka.
Menurut laporan yang dilansir oleh Strait Times dengan mengutip Bloomberg dan TV Chosun, hukuman mati dilakukan pada bulan Agustus setelah banjir besar yang melanda Korut pada bulan Juli. Seorang pejabat pemerintah Korea Selatan (Korsel) yang memilih untuk tidak disebutkan namanya mengonfirmasi informasi ini. Banjir dahsyat tersebut dilaporkan telah menyebabkan korban jiwa yang mencapai ribuan orang di provinsi Jagang, daerah yang paling parah dilanda bencana tersebut.
Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS) telah mengonfirmasi bahwa mereka memantau situasi ini dengan saksama setelah mendapatkan informasi intelijen mengenai perkembangan bencana dan hukuman yang dilakukan oleh Kim Jong Un. Namun, Kementerian Unifikasi Korsel, yang bertanggung jawab untuk urusan hubungan antara Korsel dan Korut, menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai laporan tersebut.
Menurut sumber yang sama, Kim Jong Un telah menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang dianggap sangat mengabaikan tugas mereka, khususnya dalam menghadapi bencana alam seperti banjir yang baru-baru ini melanda. Pernyataan ini disampaikan pada sebuah pertemuan darurat partai yang diadakan pada akhir Juli, di mana Kim Jong Un menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas jatuhnya korban.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa di antara para pejabat yang dieksekusi, terdapat nama Sekretaris Komite Partai Provinsi Jagang, Kang Bong-hoon. Meskipun tidak ada konfirmasi pasti mengenai statusnya, Kang Bong-hoon adalah salah satu pejabat senior yang diberhentikan dalam pertemuan darurat selama bencana banjir. Penunjukan dan penggantian pejabat ini merupakan bagian dari strategi Kim Jong Un untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab di tengah krisis.
Kisah hukuman mati ini bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan Kim Jong Un. Pada tahun 2019, Kim Jong Un juga dilaporkan mengeksekusi utusannya untuk Amerika Serikat, Kim Hyok Chol, sebagai akibat dari kegagalannya dalam merundingkan pertemuan puncak antara Kim dan Presiden AS saat itu, Donald Trump. Laporan CNN International mengungkapkan bahwa Kim Hyok Chol sebenarnya hanya berada dalam tahanan negara, meskipun ada desas-desus mengenai eksekusi mati.
Tindakan keras terhadap pejabat yang gagal dalam melaksanakan tugas mereka menunjukkan betapa seriusnya Kim Jong Un dalam menegakkan disiplin dan tanggung jawab di tingkat pemerintahan. Keputusan ini mencerminkan kebijakan kerasnya dalam menangani krisis dan ketidakmampuan yang dianggap merugikan negara. Penegakan hukum seperti ini juga berfungsi sebagai peringatan kepada pejabat lainnya mengenai konsekuensi dari kegagalan dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik.
Krisis banjir yang melanda Korea Utara juga memicu perhatian internasional dan kekhawatiran mengenai dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya. Dengan ribuan orang dilaporkan tewas dan kerusakan besar yang ditimbulkan, respons pemerintah dan upaya pemulihan menjadi sangat penting. Namun, keputusan untuk mengeksekusi pejabat sebagai bentuk pertanggungjawaban juga menimbulkan pertanyaan mengenai hak asasi manusia dan metode penegakan hukum di negara tersebut.
Sejak Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan dari ayahnya, Kim Jong Il, pada tahun 2011, Korea Utara telah mengalami berbagai krisis dan tantangan, mulai dari masalah ekonomi hingga bencana alam. Kim Jong Un dikenal dengan kebijakan kerasnya terhadap para pejabat dan bawahannya yang dianggap tidak memenuhi standar yang ditetapkan
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
