Duel Seru Airin Rachmi Diany dan Bima Arya Sugiarto di Pilkada 2024 yang Menggemparkan

NOBARTV NEWS Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 telah menghadirkan dinamika menarik, terutama bagi sejumlah tokoh politik yang akan maju dalam kontestasi tersebut. Dua nama yang mencuat adalah Airin Rachmi Diany, mantan Wali Kota Tangerang Selatan, dan Bima Arya Sugiarto, mantan Wali Kota Bogor.

Meski keduanya berasal dari latar belakang politik yang mirip, nasib mereka dalam Pilkada 2024 tampaknya akan berbeda.

Dilansir dari Tempo, Partai Golkar mengumumkan bahwa mereka akan mengusung Airin Rachmi Diany untuk maju dalam pemilihan gubernur Banten 2024. Keputusan ini menambah dimensi menarik dalam persaingan di Banten, di mana Airin, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, kini akan merambah ke level yang lebih tinggi.

Namun, meskipun terpilih sebagai kandidat Golkar, Airin mengaku tidak terlalu mempermasalahkan arah pencalonannya di Pilgub Banten 2024. Ia menegaskan bahwa semua keputusan terkait nasib politiknya sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Saya rasa beliau adalah orang yang sangat bijak. Dengan pengalaman pemenangan pileg dan pilpres kemarin, saya meyakini langkah yang dinakhodai beliau akan mengarah pada hasil yang baik,” ujar Airin dalam pernyataannya di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Di sisi lain, situasi yang dihadapi oleh Bima Arya Sugiarto tampaknya lebih rumit. Bima Arya, yang sebelumnya dikenal sebagai Wali Kota Bogor, juga terlibat dalam perbincangan politik untuk Pilkada 2024. Namun, nasib pencalonannya tampaknya berada dalam ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan Airin.

Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Airlangga Hartarto, terungkap bahwa ada ketidaksepakatan di antara partai-partai koalisi dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengenai calon gubernur Banten.

Airlangga Hartarto, selaku Ketua Umum Partai Golkar, menyebutkan kemungkinan berkoalisi dengan partai pendukung presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam KIM untuk mengusung Airin sebagai kandidat di Pilgub Banten.

Namun, belakangan muncul perbedaan pendapat di antara partai-partai anggota KIM. Sebagian besar parpol dalam koalisi tersebut lebih memilih untuk mengusung duet Andra-Dimyati sebagai calon gubernur Banten.

Perbedaan ini semakin jelas ketika Bima Arya, yang merupakan anggota PAN, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terbaru, PAN sebagai anggota KIM mendukung penuh pencalonan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat.

“Dua hari lalu, saya menghadiri pertemuan, dan dalam pertemuan itu, Ketua Umum menyampaikan keputusan PAN sebagai anggota KIM mendukung penuh pencalonan Kang Demul (Dedi Mulyadi) sebagai calon gubernur Jabar,” kata Bima dalam pernyataannya di kediamannya, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam surat rekomendasi yang diterima Bima Arya dari DPP PAN pada tanggal 7 Juni 2024, terdapat penugasan untuk melakukan konsolidasi struktur partai se-Jawa Barat serta menjajaki kemungkinan untuk menentukan pasangan dalam Pilgub Jabar.

Bima melaksanakan konsolidasi ini dengan mengunjungi 27 kota-kabupaten se-Jabar dan membangun komunikasi intensif dengan struktur internal PAN. Meskipun begitu, Bima menegaskan bahwa jika partai meminta dirinya untuk tidak melanjutkan pencalonan, ia akan mematuhi keputusan tersebut.

Bima Arya juga menegaskan dukungan penuh PAN terhadap Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat dan menyebutkan bahwa kemungkinan besar Dedi Mulyadi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar.

“Kami akan mendukung penuh Kang Demul untuk maju menjadi Gubernur Jabar dan informasi yang saya terima adalah Kang Dedi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar,” ujarnya.

Sementara itu, meski menghadapi ketidakpastian dalam pencalonannya, Bima Arya tetap menunjukkan komitmennya untuk terlibat aktif dalam politik dan mengabdi kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, “Kami akan terus berikhtiar dan berusaha membantu masyarakat, karena masih banyak ruang yang belum terjamah oleh pemerintah.”