NOBARTV NEWS – Di tengah memanasnya Konflik Israel–Iran, dunia maya diramaikan oleh sebuah narasi provokatif: disebutkan bahwa ribuan warga Israel yang “mengungsi” ke Siprus kini menuntut 55% wilayah pulau tersebut sebagai “tanah air sementara”, bahkan dengan ancaman militer kepada warga Lokal yang menolak. Narasi ini viral di sejumlah platform Media sosial, tetapi tidak memiliki dasar fakta dan merupakan Hoaks yang mencampuradukkan konteks Geopolitik.
Laporan-laporan resmi dari otoritas Siprus, pemerintah Israel, dan media kredibel internasional menyebutkan bahwa situasi sesungguhnya adalah evakuasi darurat berskala besar, bukan upaya pemukiman atau klaim teritorial.
Apa yang Sebenarnya Terjadi di Siprus?
Sejak Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel pada pertengahan Juni 2025, Bandara Ben Gurion dan sejumlah jalur transportasi Israel ditutup. Hal ini menyebabkan puluhan ribu warga Israel yang berada di Luar Negeri, termasuk di Eropa dan Asia, kesulitan pulang ke negaranya.
Siprus kemudian menjadi titik transit utama. Pemerintah Israel meluncurkan operasi repatriasi besar-besaran melalui jalur laut dan udara. Sejumlah maskapai Israel seperti El Al, Arkia, dan Israir bekerja sama dengan otoritas Siprus untuk memfasilitasi ribuan warga yang ingin kembali ke Tel Aviv dan Haifa melalui Bandara Internasional Larnaca dan pelabuhan Limassol.
Menurut laporan Reuters (18 Juni 2025), lebih dari 6.500 warga Israel tercatat berada di Siprus, menunggu evakuasi lanjutan. Tidak ada satupun data yang menunjukkan adanya permintaan penguasaan tanah, pembentukan permukiman, apalagi klaim teritorial seperti yang disebutkan dalam narasi hoaks tersebut.
NEW:
🇮🇱🇨🇾 Massive refugee wave from Israel to Cyprus pic.twitter.com/0zqep3mXNz
— Megatron (@Megatron_ron) June 21, 2025
Bantuan Kemanusiaan, Bukan Agenda Politik
Pemerintah Siprus secara terbuka menyatakan bahwa semua pengaturan ini dilakukan dalam kerangka Bantuan Kemanusiaan dan evakuasi darurat. Bahkan dalam Konferensi Pers bersama Menteri Dalam Negeri Siprus, Konstantinos Ioannou, ditegaskan bahwa:
“Tidak ada permintaan dari pemerintah Israel, apalagi dari individu, untuk wilayah pemukiman permanen. Semua evakuasi ini bersifat temporer dan telah dikoordinasikan secara sah dan damai.”
Lebih jauh, organisasi Yahudi lokal di Siprus, seperti Cyprus Jewish Community Centre, menyediakan akomodasi dan makanan kosher sementara bagi mereka yang transit. Ini bagian dari Solidaritas kemanusiaan, bukan kolonisasi.
Mengapa Narasi Hoaks Ini Muncul?
Narasi ini adalah bentuk distorsi historis yang mengaitkan situasi Hari ini dengan sejarah pendirian negara Israel pada 1948, ketika Zionisme dituduh mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Isu ini lalu digoreng dalam bentuk analogi palsu: “Warga Israel kini melakukan hal yang sama di Siprus.”
Namun, konteks hari ini sangat berbeda:
- Tidak ada proses imigrasi,
- Tidak ada pengusiran atau Kekerasan terhadap warga Siprus,
- Dan tidak ada klaim kedaulatan atau pemukiman permanen yang dilakukan Israel maupun warganya.
Yang terjadi adalah krisis transportasi dan Keamanan, dengan Siprus menjadi satu dari sedikit titik netral dan aman di kawasan Mediterania Timur.
Fakta Penting yang Perlu Diketahui
| Fakta | Penjelasan |
|---|---|
| Jumlah Warga Israel di Siprus | 6.500+ orang, status transit menunggu evakuasi |
| Kegiatan Utama | Penerbangan dan pelayaran kembali ke Israel |
| Status Hukum | Seluruh proses di bawah otoritas Siprus dan sesuai protokol evakuasi darurat |
| Pernyataan Resmi | Tidak ada permintaan wilayah, tidak ada ancaman militer |
| Reaksi Siprus | Mendukung evakuasi, tidak ada indikasi krisis diplomatik |
Kabar bahwa Israel “menuntut 55% wilayah Siprus” adalah narasi hoaks yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Situasi di lapangan menunjukkan realitas yang sangat berbeda: warga Israel datang ke Siprus sebagai titik transit darurat, bukan untuk tinggal permanen, apalagi mengklaim tanah.
Di tengah derasnya arus informasi digital, penting bagi Masyarakat — khususnya pembaca media online — untuk menyaring informasi berdasarkan sumber resmi dan terpercaya.
Kami mengimbau kepada publik agar tidak terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah dan memperkeruh suasana, apalagi di tengah Krisis Kemanusiaan regional yang sedang berlangsung.
