Mengenal Lidia Thorpe: Senator Australia yang Tuduh Raja Charles Lakukan Genosida

NOBARTV NEWS – Lidia Thorpe, senator independen asal Victoria, kembali membuat kejutan di dunia politik Australia dengan aksinya yang kontroversial. Kali ini, Thorpe secara terang-terangan menuduh Raja Charles III melakukan genosida terhadap masyarakat adat Australia dalam sebuah acara resmi di Gedung Parlemen Canberra. Thorpe, yang dikenal sebagai aktivis hak-hak masyarakat adat, melontarkan kritik tajamnya tepat saat Raja Charles dan Ratu Camilla menghadiri resepsi di Australia sebagai bagian dari kunjungan resmi mereka.

Thorpe berteriak lantang, “Kembalikan tanah kami! Ini bukan tanahmu! Kalian mencuri dari kami!” di hadapan para pejabat dan tamu terhormat yang hadir. Aksi ini langsung menarik perhatian seluruh ruangan dan mendorong petugas keamanan untuk segera mengeluarkan Thorpe dari tempat acara. Insiden ini menandai protes paling publik dan langsung yang dilakukan Thorpe selama karier politiknya, sekali lagi memperlihatkan komitmennya terhadap perjuangan hak-hak masyarakat adat di Australia.

Aksi Thorpe di Tengah Kunjungan Raja Charles III

Pada Senin, 21 Oktober 2024, Thorpe berhadapan langsung dengan Raja Charles III dalam momen yang penuh ketegangan. Dengan lantang, ia menyebut monarki Inggris sebagai pelaku genosida yang telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat adat Australia sejak masa kolonisasi Inggris. Thorpe menuntut pengembalian tanah dan perjanjian resmi (treaty) yang mengakui kedaulatan masyarakat adat.

Sambil meneriakkan kalimat “Kembalikan apa yang kalian curi dari kami – tulang belulang kami, bayi kami, dan rakyat kami,” Thorpe memperlihatkan rasa frustrasi yang mendalam terhadap sejarah kolonialisme Inggris. Tidak berhenti di situ, dia juga menuduh Raja Charles bukanlah penguasa sah atas tanah Australia dan menolak pengakuan terhadap monarki Inggris.

Respon Terhadap Protes Thorpe

Reaksi dari para hadirin beragam. Beberapa mendukung pesan yang disampaikan Thorpe, melihatnya sebagai pembelaan penting terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. Namun, sebagian lainnya mengecam tindakannya, menganggapnya sebagai bentuk pencitraan politik yang hanya memancing sensasi.

“Ini adalah bagian dari demokrasi kita. Dia tidak akan dipenjara karena protesnya, dan itu menunjukkan kebebasan berbicara di negara kita,” ujar salah satu pengusaha yang hadir dalam acara tersebut. Namun, mantan Perdana Menteri Tony Abbott, seorang pendukung monarki yang kuat, menyebut aksi Thorpe sebagai “pameran politik yang tidak perlu.”

Latar Belakang Thorpe: Aktivis Kuat Hak Masyarakat Adat

Lidia Thorpe bukanlah orang baru dalam dunia aktivisme. Lahir dari keluarga aktivis adat yang terkemuka, Thorpe tumbuh besar dengan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat Australia. Ia adalah keturunan suku Gunnai, Gunditjmara, dan Djab Wurrung, yang telah lama berjuang melawan dampak kolonialisasi di Australia.

Di awal karier politiknya, Thorpe mencatat sejarah sebagai wanita adat pertama yang terpilih ke parlemen negara bagian Victoria pada 2017, melalui Partai Hijau. Sejak saat itu, ia terus menjadi sorotan, terutama karena protes-protesnya yang lantang terkait hak tanah, reformasi sistem hukum, dan perlindungan lingkungan.

Kontroversi Politik dan Keputusan Menjadi Senator Independen

Meski dikenal sebagai figur yang berani, perjalanan politik Thorpe tidak selalu mulus. Pada tahun 2023, ia keluar dari Partai Hijau setelah adanya perbedaan pandangan terkait referendum “Voice to Parliament” bagi masyarakat adat. Thorpe memilih menentang reformasi tersebut karena menurutnya, hal itu berisiko mengabaikan tuntutan utama masyarakat adat untuk perjanjian yang sah mengenai tanah dan kedaulatan.

Keputusan Thorpe untuk keluar dari Partai Hijau dan menjadi senator independen semakin mempertegas posisinya yang menolak kompromi. Ia menuntut agar proses perjanjian (treaty) didahulukan sebelum diskusi lebih lanjut mengenai perubahan status Australia menjadi republik. Baginya, rekonsiliasi sejati antara pemerintah dan masyarakat adat harus melalui pengakuan kedaulatan adat dan pengembalian tanah yang diambil selama masa penjajahan.

Masa Depan Gerakan Perjuangan Masyarakat Adat

Insiden di Gedung Parlemen ini bukanlah yang pertama kali dilakukan Thorpe dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap monarki Inggris dan sistem politik Australia. Sebelumnya, Thorpe juga pernah memprotes di luar Gedung Parlemen, menolak kehadiran polisi dalam acara Sydney Mardi Gras, serta menentang keras referendum “Voice to Parliament.” Dalam setiap aksi protesnya, Thorpe selalu menyuarakan isu kematian masyarakat adat dalam tahanan, reformasi hukum, dan ketidakadilan sejarah.

Thorpe meyakini bahwa perubahan hanya dapat terjadi jika hak-hak masyarakat adat diakui secara resmi. “Ada urusan yang belum selesai yang harus kita selesaikan sebelum negara ini dapat menjadi republik. Ini harus melalui perjanjian,” tegasnya dalam sebuah pernyataan resmi.

Pengaruh Protes Thorpe bagi Gerakan Republik Australia

Aksi protes Thorpe menyoroti semakin kuatnya tuntutan dari sebagian masyarakat Australia untuk meninjau ulang hubungan negara tersebut dengan monarki Inggris. Meskipun Raja Charles sendiri tidak secara terbuka menentang peralihan Australia menjadi republik, protes Thorpe membuka perdebatan baru tentang bagaimana proses tersebut harus dilakukan, terutama dalam konteks rekonsiliasi dengan masyarakat adat.

Beberapa analis politik menilai bahwa aksi Thorpe dapat memicu diskusi yang lebih mendalam mengenai hubungan Australia dengan masyarakat adat dan bagaimana negara ini dapat melangkah maju sebagai republik yang independen.

Apakah aksi-aksi Thorpe akan berhasil mengubah kebijakan pemerintah terkait rekonsiliasi dan hak masyarakat adat? Meski banyak yang skeptis, Thorpe tetap yakin bahwa perjuangan ini masih jauh dari kata selesai.

Dengan semangat juangnya yang tak kenal henti, Lidia Thorpe tetap menjadi figur penting dalam perdebatan politik Australia. Meskipun tindakannya sering kali kontroversial, tidak dapat disangkal bahwa Thorpe telah membawa perhatian publik terhadap isu-isu yang sering kali terabaikan di panggung politik Australia.