NOBARTV NEWS Isu mengenai dugaan Presiden Jokowi yang berupaya mengatur komposisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).
Meskipun masih sebatas rumor, perdebatan publik terkait hal ini semakin meluas dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh ternama.
Salah satu tokoh yang turut berkomentar adalah Pandji Pragiwaksono, komika sekaligus figur publik. Melalui cuitannya di X, Pandji menyampaikan pernyataan singkat yang sarat makna.
“What are you so afraid of?” yang dapat diterjemahkan sebagai, “Apa yang kamu takutkan?” Kata Pandji Pragiwaksono.
Pertanyaan tersebut seolah mempertanyakan motif di balik isu bahwa Presiden Jokowi berusaha mempengaruhi komposisi pimpinan KPK di akhir masa jabatannya.
Respons sederhana ini kemudian memicu diskusi yang lebih luas di kalangan warganet, dengan berbagai tanggapan yang bermunculan.
Beberapa pengguna X menanggapi cuitan Pandji dengan menyoroti adanya kekhawatiran di pihak pemerintah. Salah satu komentar menyebutkan,
“Pre-post power syndrome lololol,” kata netizen yang mengarah pada dugaan adanya kekhawatiran berlebihan dari pemerintah terkait pergantian kekuasaan.
“Ketakutannya sudah tidak rasional,” papar warganet mengaitkan isu ini dengan potensi kepanikan yang tak berdasar.
Selain itu, warganet juga mencoba mengaitkan isu ini dengan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
Kaesang disebut-sebut terkait dengan kasus penggunaan jet pribadi yang diduga menimbulkan spekulasi bahwa ia seharusnya sudah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait pemanggilan Kaesang, yang justru menambah kecurigaan publik.
“Kaesang kena dugaan kasus jet pribadi, mau diperiksa KPK. Tidak lama kemudian, muncul kabar Jokowi mau atur komposisi KPK. Kebetulan? Saya rasa tidak,” terang warganet.
Spekulasi ini semakin menguat di kalangan warganet yang menganggap bahwa ada upaya untuk menutupi isu terkait Kaesang.
Peran presiden dalam proses pemilihan pimpinan KPK memang cukup signifikan. Sebagai kepala eksekutif, presiden memiliki wewenang untuk mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK yang kemudian akan dipilih melalui proses seleksi.
Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa presiden memiliki peran penting dalam menentukan arah lembaga tersebut.
Mahfud MD Kritik Demokrasi di Era Jokowi
Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga semakin vokal dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, khususnya terkait kondisi demokrasi di Indonesia.
Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored Mahfud menyampaikan pandangannya mengenai perubahan yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi.
Menurut Mahfud, meskipun banyak capaian positif di awal masa pemerintahan Jokowi, terjadi penurunan yang signifikan sejak tahun 2022. Ia mengakui bahwa pada sembilan tahun pertama, banyak kemajuan yang dicapai, termasuk dalam hal ekonomi, infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan. Indeks persepsi korupsi juga mengalami peningkatan.
Namun, Mahfud menyoroti bahwa sejak 2022, ada penurunan yang signifikan dalam hal demokrasi.
“Kerusakan demokrasi ini mulai terlihat sejak 2022,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun ada banyak prestasi yang dicapai di awal masa pemerintahan, kerusakan demokrasi yang terjadi belakangan ini membuat prestasi-prestasi tersebut seakan-akan tidak berarti.
Salah satu hal yang paling ia kritik adalah wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode, yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap demokrasi. Mahfud menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu pihak yang menolak keras wacana tersebut, karena dinilai merusak prinsip-prinsip demokrasi.
Dengan pandangan yang kritis, Mahfud MD terus menyoroti perkembangan politik di Indonesia, terutama mengenai arah demokrasi di masa depan setelah berbagai perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kekhawatiran ini menjadi refleksi atas berbagai dinamika politik yang tengah berlangsung di Indonesia.
Pandangan-pandangan kritis dari tokoh seperti Pandji Pragiwaksono dan Mahfud MD menambah warna dalam perdebatan publik mengenai kondisi politik dan demokrasi di Indonesia, terutama menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
