NOBARTV NEWS Minggu kemarin menjadi hari yang penuh dengan keputusan penting dari dua organisasi besar di Indonesia.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan rapat pleno di Jakarta, sementara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyelesaikan konsolidasi nasional di D.I. Yogyakarta dengan hasil yang menarik perhatian.
Dalam rapat pleno yang berlangsung di Jakarta, PBNU mengumumkan beberapa keputusan signifikan. Salah satu keputusan utama adalah larangan bagi seluruh pengurus untuk mengutip iuran dari masyarakat dalam rangka mendanai kegiatan organisasi, termasuk pembangunan gedung dan acara.
Keputusan ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana organisasi. Selain itu, PBNU juga mengumumkan rencana pendirian Akademi Kepemimpinan Nasional NU.
Akademi ini akan berfokus pada pelatihan kader dalam kepemimpinan di tingkat nasional dan internasional, memanfaatkan jaringan yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sementara itu, di D.I. Yogyakarta, PP Muhammadiyah mengumumkan keputusan penting terkait konsesi tambang.
Setelah melakukan konsolidasi nasional, PP Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan utama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas.
Untuk mengelola konsesi tambang tersebut, PP Muhammadiyah membentuk tim pengelola dan menunjuk Muhadjir Effendi sebagai ketua tim.
Muhadjir Effendi, yang juga menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, akan memimpin tim ini. Penunjukan ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan tambang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
