FIFA Tolak Persyaratan Indonesia Terkait Kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 2023

NOBARTV NEWS – Sejatinya, Pemerintah RI sudah memberikan persyaratan terkait kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia. Namun sayangnya, syarat tersebut ditolak oleh FIFA.

Seperti yang diketahui, kedatangan Israel ke Indonesia dalam rangka mengikuti even Piala Dunia U-20 2023 masih terus mendapatkan penolakan. Berbagai elemen masyarakat hingga organisasi – bahkan kepala daerah kompak menolak kedatangan mereka.

Setidaknya, ada dua kepala daerah yang diketahui terang-terangan menolak Israel. Pertama adalah Gubernur Bali Wayan Koster dan kedua Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wayan Koster tidak ingin Israel merumput di tanah Bali sedangkan Ganjar lebih tak mengkhendaki wakil Eropa itu bertanding di Indonesia secara umumnya.

Wayan menyebut Israel sebagai negara penjajah Palestina, oleh sebab itu ia meminta Menpora RI untuk tidak melangsungkan laga yang melibatkan tim tersebut di Bali. Adapun Ganjar, politikus PDIP itu menyebut penolakan yang ia ucapkan berlandaskan pada amanat Presiden RI pertama Soekarno terkait komitmennya terhadap Palestina kepada Israel. Selama Palestina masih mendapatkan penjajahan, maka selama itu pula Indonesia berada di samping Palestina dan akan terus menerus menolak kehadiran sang penjajah.

Atas dasar banyaknya penolakan itu, FIFA pun akhirnya membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan ini. Awalnya, drawing tersebut direncanakan akan digelar di Bali selaku salah satu tempat yang akan dijadikan venue Piala Dunia U-20 tersebut.

Sebelum pembatalan drawing Piala Dunia U-20 tersebut, Plt Menpora Muhadjir Effendy mengaku pemerintah sudah pernah memberikan solusi terkait kehadiran Israel di Indonesia. Namun katanya, FIFA tidak merespon tawaran tersebut dengan baik. Hal ini bisa diartikan bahwa FIFA menolak tawaran yang diberikan pemerintah RI itu. Karena tak ada solusi terkait persyaratan tersebut, FIFA akhirnya membatalkan drawing itu.

“Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA keliatannya tidak mendapatkan kesepakatan,” kata Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan Senin kemarin.

Akan tetapi, Muhadjir enggan membeberkan persyaratan yang ditawarkan pemerintah RI kepada FIFA itu. Ia hanya menjelaskan bahwa sampai detik ini, Pemerintah RI masih teguh dengan pendiriannya untuk selalu patuh terhadap konstitusi yakni UUD 1945.

“Konstitusi kita itu di dalam UUD preambule alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” lanjut Muhadjir.

“Kelihatannya tidak ada titik temu,” terangnya lagi.

Muhadjir berharap FIFA menghargai konstitusi yang diyakini oleh Pemerintah RI. Ia juga berharap agar permasalahan ini menemui titik terang serta posisi Indonesia sebagai tuan rumah tidak terganggu.

“Mudah-mudahan ada titik temu. Paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes bukan itu. Tapi ini berkaitan dengan itu, konstitusi itu,” pungkasnya.