NOBARTV NEWS Jelang berakhirnya masa jabatannya Presiden Jokowi dikabarkan membuat kebijakan yang memantik reaksi keras publik. Kebijakan itu berupa dibukanya keran ekspor pasir laut yang telah dilarang selama 20 tahun terakhir.
Ekspor pasir laut ini secara ekonomi memang menguntungkan karena ada banyak negara yang membutuhkannya. Tak usah jauh-jauh, Singapura, negara tetangga Indonesia itu sedang dalam proyek ambisius mereklamasi wilayahnya hingga 1.000 ha lebih.
Diperlukan jutaan kubik pasir laut untuk memuluskan mega proyek tersebut. Jelas jika ekspor pasir laut dilegalkan maka Singapura menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan.
Namun ekspor pasir laut dari segi ekologis tentu sangat berdampak negatif. Ia akan merusak ekosistem laut dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Nelayan akan kesulitan mendapatkan ikan dan biota laut akan terancam keberadaannya.
Presiden Jokowi kemudian mengkonfirmasi bahwa yang akan diekspor bukan pasir laut melainkan sedimennya. Meskipun sedimentasi yang ada di laut akan berupa pasir laut juga.
“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka, adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Meski demikian Jokowi tak membantah jika wujud sedimen yang dimaksudkan juga berbentuk pasir.
“Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir. Tapi (yang diekspor) sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen,” kata Jokowi.
Susi Pudjiastuti Angkat Bicara
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ikut mengomentari perihal rencana Jokowi membuka keran ekspor pasir laut atau sedimen ini. Menurutnya keberadaan pasir laut atau sedimen sangat penting bagi Indonesia.
Oleh karenanya, ia berharap pemerintah berpikir ulang sebelum memutuskan untuk menjual pasir laut yang Indonesia miliki ke pihak luar. Jangan sampai karena mengincar keuntungan ekonomi tapi malah mendapatkan kerusakan lingkungan.
Susi Pudjiastuti menyampaikan kritiknya itu melalui akun X miliknya. Ia menulis betapa pasir laut atau sedimen itu sangat penting untuk Indonesia.
‘Pasir, sedimen apapun disebutnya sangat penting untuk keberadaan kita,’ tulis Susi Pudjiastuti.
Jika memang alasan pemerintah ingin mengekspor pasir laut lantaran mengganggu mobilitas kapal maka lebih baik dialihkan ke daerah-daerah yang terkena abrasi. Dari pada digunakan untuk reklamasi negara luar lebih baik digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan daerah pesisir di wilayah Indonesia sendiri.
‘Bila kita mau ambil pasir/sedimen pakailah untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa dan lain-lain yang sudah parah kena abrasi dan sebagian sudah tenggelam,’ kata Susi dalam unggahannya.
‘Kembalikan tanah daratan sawah-sawah rakyat kita di Pantura. Bukan diekspor! Andai dan semoga yang mulia yang mewakili rakyat Indonesia memahami. Terima kasih,’ ucap Susi lebih lanjut.
Daerah utara Pulau Jawa (Pantura) memang diketahui sudah terkena abrasi yang cukup parah. Wilayah ini selalu kena banjir rob musiman. Maka apa yang diusulkan Susi Pudjiastuti menjadi masuk akal dan seharusnya didengarkan oleh Jokowi.
Pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan ekspor pasir laut adalah mereka yang bergerak di ranah ekonomi makro. Tidak mungkin akan dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Di saat yang bersamaan yang akan dirugikan adalah para nelayan dan penduduk di wilayah pesisir.
Jika memang ekspor pasir laut tidak seberbahaya itu untuk lingkungan maka untuk apa ada larangan ekspor pasir laut selama 20 tahun terakhir? Presiden Megawati hingga SBY konsisten tidak melegalkan ekspor pasir laut.
Akankah Jokowi akan mendobrak apa yang selama ini sudah dipertahankan?
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
