NOBARTV NEWS Direktur PT Charson Timor Land Estate, Bobby Pitoby, menyampaikan harapannya agar kuota bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah habis dapat segera ditambah.
Data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan bahwa total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 telah mencapai 80.134 unit. Nilai ini mendekati 50% dari total kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini, yakni sebanyak 166.000 unit.
Berdasarkan tren realisasi rumah subsidi pasca-pandemi, sejak tahun 2022 lalu, rata-rata realisasi untuk per bulannya bisa mencapai 20.034 hingga 20.818 unit.
Dengan tren tersebut, diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 ini akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang, terutama karena permintaan dan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) biasanya meningkat di semester kedua.
Bobby Pitoby, yang juga menjabat sebagai Ketua Apindo NTT, mengungkapkan bahwa meskipun sektor properti di NTT menunjukkan perkembangan yang positif, namun laju pertumbuhannya masih lambat akibat daya beli masyarakat yang rendah.
“Pertumbuhan properti di NTT memang bagus, namun masih perlahan. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, kami fokus pada rumah subsidi, sementara penyerapan untuk rumah komersial sangat kecil,” ujar Bobby Pitoby.
Bobby Pitoby juga menjelaskan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menawarkan bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari bunga sebesar 5% dan uang muka hanya Rp1 juta. Untuk zona 9, yang mencakup Bali, NTB, dan NTT, harga rumah subsidi yang ditetapkan adalah sebesar Rp185 juta per unitnya.
Dengan uang muka 5% dari harga tersebut, maka masyarakat pun hanya perlu membayar sekitar Rp1.850.000, dan cicilan per bulannya hanya sebesar Rp1.200.000 dengan kurun waktu selama 15 tahun. Harga tersebut masih tergolong terjangkau dengan UMR yang ada.
Bobby Pitoby, yang juga Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTT, menambahkan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus memenuhi syarat pendapatan yang tidak melebihi Rp6 juta untuk individu, dan Rp8 juta untuk gabungan pendapatan.
Saat ini, penyerapan rumah subsidi sudah mencapai 85%-88%, sedangkan penyerapan untuk rumah komersial masih sangat rendah, yaitu sekitar 10%-15%.
“REI NTT menargetkan penyediaan 2.500 hingga 3.000 unit rumah pada tahun 2024. Untuk itu, kami berharap adanya penambahan kuota FLPP agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program ini,” pungkas Bobby Pitoby.
Apa Itu FLPP?
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah.
Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.
FLPP memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank pelaksana untuk menyalurkan kredit perumahan dengan bunga rendah kepada MBR. Dengan adanya subsidi bunga dari pemerintah, cicilan kredit perumahan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
Program ini juga mencakup penyediaan rumah-rumah layak huni dengan harga yang lebih terjangkau. Kriteria penerima FLPP mencakup warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki rumah sendiri.
Dengan adanya FLPP, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan rumah serta mendukung pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.
FLPP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Program Sejuta Rumah yang bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
