NOBARTV NEWS Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi, kembali jadi sorotan publik lantaran kebijakan melarang anggota Paskibraka 2024 mengenakan jilbab ketika mereka dikukuhkan oleh Presiden Jokowi. Padoahal, setidaknya ada 18 anggota paskibraka putri yang berjilbab namun ketika dikukuhkan mereka diminta melepas jilbabnya.
Atas insiden tersebut Kepala BPIP menjadi sorotan lantaran sejak tahun 2022 urusan Paskibraka berada di bawah kewenangan BPIP dan tidak lagi menjadi wewenang Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga).
Dalam edisi penyelenggaraan kegiatan paskibraka di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada larangan bagi paskibraka putri yang ingin mengenakan jilbab. Namun, di tahun ini justru hal yang tidak mengenakan itu terjadi.
Padahal penyelenggaraan tahun ini adalah kali pertama bagi Paskibraka tingkat pusat melakukan pengibaran dan penurunan bendera di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Kebijakan tersebut menuai protes dari berbagai kalangan seperti Purna Paskibraka Indonesia (PPI), sejumlah tokoh agama, bahkan hingga fashion stylist.
Pada akhirnya Kepala BPIP menyampaikan permintaan maaf ke publik dan menyatakan anggota paskibraka yang ingin mengenakan jilbab akan diperbolehkan pada saat upacara 17 Agustus mendatang.
“Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut,” kata Yudian dikutip dari cnnindonesia.com.
Kontroversi Kepala BPIP
Dalam catatan yang ada Kepala BPIP tak hanya kali ini membuat kontroversi dan memantik reaksi publik. Jauh sebelum keramaian isu larangan jilbab bagi Paskibraka ini Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial.
Melarang Cadar
Kontroversi ini terjadi ketika Yudian masih menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketika itu melalui Surat Keputusan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.0/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan pada Februari 2018, Yudian melarang mahasiswi menggunakan cadar di ketika berada di lingkungan kampus.
Saat itu Yudian mengatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga telah membentuk tim konseling atau pendampingan bagi mahasiswi yang menggunakan cadar. Mereka akan dibina dalam tujuh tahapan.
Namun, karena menuai banyak protes dan kritik, akhirnya larangan penggunaan tersebut dicabut pada 10 Maret 2018 atau hanya sekitar sebulan sejak ditetapkan.
Mengatakan ‘Agama Musuh Besar Pancasila’
Yudian dilantik sebagai Kepala BPIP pada 5 Februari 2020. Hanya berselang beberapa hari pasca dilantik Yudian menyampaikan pernyataan yang seolah membenturkan agama dengan Pancasila.
“Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian saat itu.
Praktis ucapan tersebut menuai protes berbagai kalangan. Bahkan ketika itu sempat ramai di jagat maya tagar #BubarkanBPIP. Sejumlah petinggi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, hingga politikus mengkritik ucapan kontroversial Kepala BPIP tersebut.
Sejak kejadian tersebut Kepala BPIP tidak terlalu sering berbicara ke publik. Ia menunjuk juru bicara (jubir) dan mengeluarkan pernyataan ketika momen-momen tertentu saja.
Larangan Jilbab bagi Paskibraka Putri
Teranyar dan masih hangat adalah kebijakan penyeragaman Paskibraka putri yang membuat sebagian mereka harus melepas jilbabnya ketika dikukuhkan oleh Presiden Jokowi.
Namun, berkat protes dan kritik dari publik luas akhirnya para Paskibraka putri tersebut diperbolehkan menggunakan jilbab pada saat upacara 17 Agustus nanti.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
