NOBARTV NEWS Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam industri nikel, seiring dengan upaya pemerintah Amerika Serikat membatasi pengaruh Tiongkok dalam rantai pasokan kendaraan listrik.
Untuk memastikan industri nikel Indonesia tetap kompetitif dan memanfaatkan insentif pajak AS, langkah-langkah strategis tengah dipersiapkan.
Mulai tahun 2025, Amerika Serikat akan menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang memberikan insentif pajak signifikan untuk kendaraan listrik.
Namun, syaratnya, kendaraan tersebut harus menggunakan baterai dan mineral penting yang tidak berasal dari “entitas asing yang menjadi perhatian,” termasuk perusahaan dengan kepemilikan Tiongkok lebih dari 25 persen.
Indonesia, yang telah menjelma sebagai pemasok nikel terbesar dunia berkat investasi besar dari Tiongkok dalam empat tahun terakhir, kini terancam oleh kebijakan ini.
Dengan investasi Tiongkok yang mencakup berbagai proyek penambangan dan pemrosesan nikel, kebijakan AS dapat berdampak besar terhadap sektor nikel Indonesia.
Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah dan sektor industri Indonesia tengah merumuskan strategi untuk mengurangi porsi saham Tiongkok dalam proyek-proyek nikel baru.
Menurut sumber yang dekat dengan proses negosiasi, terdapat upaya untuk menjadikan perusahaan Tiongkok sebagai pemegang saham minoritas dalam kesepakatan investasi nikel yang baru.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan proyek-proyek tersebut tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak IRA dari AS.
Dalam proses ini, Indonesia sedang menjalin komunikasi dengan beberapa calon investor untuk mendirikan pabrik peleburan nikel, di mana perusahaan Tiongkok akan memiliki kurang dari 25% saham.
Informasi ini diperoleh dari seorang sumber yang mengetahui posisi pemerintah. Langkah ini juga merupakan respons terhadap tuntutan dari pelanggan di Korea Selatan dan Jepang, yang ingin memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan IRA untuk rantai pasokan mereka.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto, mengonfirmasi upaya ini dan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya terkait dengan insentif pajak AS, tetapi juga sebagai bagian dari strategi diversifikasi yang lebih luas.
“Ini bukan hanya soal IRA, tetapi juga soal diversifikasi. Kami ingin menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu negara dan menjaga kepentingan nasional di tengah ketegangan geopolitik,” ujar Septian kepada Financial Times.
Dia menambahkan bahwa ada rencana investasi untuk pabrik peleburan nikel senilai sekitar $700 juta atau Rp 11,42 triliun.
Pabrik ini sedang dibangun dengan perusahaan Tiongkok memegang saham minoritas, sedangkan mitra Indonesia dan Korea Selatan memegang mayoritas.
Meski demikian, hingga kini pemerintah Indonesia belum memberlakukan batasan resmi terhadap kepemilikan saham oleh perusahaan Tiongkok.
Septian menolak mengungkapkan nama-nama perusahaan yang terlibat dalam proyek ini.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berharap dapat mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di pasar global nikel sekaligus mendapatkan keuntungan dari insentif pajak di AS.
Pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional dan menghadapi tantangan geopolitik yang ada dengan strategi yang matang dan adaptif.*
