![Viral Pertemuan Lima Orang NU dengan Presiden Israel: Begini Tanggapan Jokowi Hingga Pemerhati Timur Tengah Tanggapan Jokowi terhadap pertemuan lima orang NU dengan Presiden Israel](https://i0.wp.com/www.nobartv.co.id/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-09.44.00.jpeg?resize=780%2C470&ssl=1)
NOBARTV NEWS Tanggapan Jokowi hingga pemerhati Timur Tengah terhadap pertemuan sekelompok orang yang menemui presiden Israel tengah menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir.
Lima orang yang terdapat dalam foto yang beredar menemui Isaaq Herzog selaku presiden Israel dengan mengatasnamakan pengusus NU.
Menanggapi hal tersebut, banyak pihak yang menyayangkan tindakan orang tersebut, bahkan PBNU juga mengaku akan bertindak tegas dan tidak segan memecat kelima orang tersebut sebagai pengus lembaga NU.
Tindakan kelima orang tersebut sangat disayangkan oleh masyarakat sebab melakukan peretemuan dengan presiden Israel yang mana negara tersebut telah melakukan penyerangan terhadap Palestina.
Sedangkan Indonesia adalah pendukung penuh atas kemerdekaan Palestina dan mengecam perbuatan Israel terhadap Palestina.
Tanggapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Kh Yahya Kholil Staquf selaku ketua umum PBNU memberikan tanggapan terhadap lima orang yang menemui presiden Israel tersebut.
Yahya Kholil menegaskan bahwa pertemuan lima orang NU dengan presiden Israel tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.
“Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan.
Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga,” jelas KH Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 16 Juli 2024.
Gus Yahya juga menjelaskan bahwa kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU Pusat.
Ia juga menegaskan bahwa ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.
“Bahkan kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab,” ucapnya.
Gus Yahya menyebutkan bahwa PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.
Tanggapan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo enggan memberikan komentar terhadap adanya fenomena pertemuan lima orang yang mengatasnamakan NU untuk bertemu dengan presiden Israel.
“Ya ditanyakan saja ke PBNU,” kata Presiden Jokowi, dilansir dari Antaranews.
Jokowi menegaskan bahwa sikan Indonesia terhadap konflik antara Israel-Palestina sudah jelas sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
“Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” ucap presiden RI.
Jokowi juga menyebut bahwa PBNU menjadi pihak yang perlu memberikan pernyataan soal lima orang kadernya yang melakukan pertemuan dengan Preside Israel Isaac Herzog.
Presiden RI juga menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai bangsa, dalam mendukung kemerdekaan bangsa lain.
Tanggapan Pemerhati
Yon Mahmudi, seorang pemerhati Timur Tengah mengungkapkan bahwa pertemuan lima kader NU dengan Presiden Israel sangat berdampak negatif.
Menurutnya, perilaku lima orang yang mengatasnamakan organisasi NU yang menemui presiden Israel tersebut bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia menyebutkan bahwa pertemuan tersebut sangat merusak citra Indonesia di mata internasional. Menurutnya, tindakan ini bisa dimanfaatkan Israel untuk memperkuat citra positif mereka.
“Ini merupakan strategi Israel untuk mencari dukungan internasional, terutama dri negara-negara yang sebelumnya mengecam mereka. Kunjungan ini akan dimanfaatkan untuk memperbaiki citra mereka di mata dunia,” jelasnya.
Pemerhati tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus bertindak tegas terhadapo warga yang berseberangan dengan kebijakan resmi.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini: