APPI Sebut Pembatasan Pemain Naturalisasi adalah Pelanggaran HAM

NOBARTV NEWS – Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI memberikan respon terkait wacana PSSI untuk membatasi jumlah pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan. APPI menyebut wacana tersebut sebagai sebuah pelanggaran HAM.

Sebagaimana diketahui, dalam Sarasehan Sepak Bola Indonesia di Surabaya Sabtu lalu, PSSI mengemukakan beberapa wacana baru terkait kompetisi domestik Liga 1 dan 2 musim depan. Namun kata PSSI, wacana tersebut masih sebatas rencana saja. Masih perlu dilakukan diskusi panjang sebelum keputusan tersebut disahkan.

Beberapa keputusan tersebut seperti akan diadakannya babak play off untuk tim yang finis di peringkat 1, 2, 3 dan 4 untuk Liga 1. Lalu regulasi yang mengatur tentang jumlah pemain asing yang salah satunya harus berasal dari Asia Tenggara (ASEAN) hingga pembatasan jumlah untuk pemain naturalisasi untuk setiap klubnya.

Kata Erick Thohir, per musim depan, PSSI ingin memastikan setiap klub hanya boleh mendaftarkan satu pemain naturalisasi. Keputusan itu dibuat PSSI agar pemain lokal lebih banyak mendapatkan jam terbang. Saat ini, beberapa tim di Liga 1 memang kerap mengandalkan pemain naturalisasi di skuadnya. Bahkan, di Madura United, lima pemain yang bermain di tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu merupakan pemain naturalisasi.

Setelah wacana tersebut diutarakan oleh Erick, para pemain naturalisasi ramai-ramai protes. Marc Klok dan Stefano Lilipaly salah duanya. Stefano dengan nada sindiran menyebut ‘dirinya dianggap orang Indonesia ketika bermain untuk tim nasional, namun ketika untuk klub, ia dan lainnya adalah pemain naturalisasi.’

Tidak hanya Klok dan Lilipaly saja, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) juga turut memberikan komentarnya. APPI menyebut wacana tersebut (pembatasan pemain naturalisasi) sebagai sebuah diskriminasi. Bahkan, keputusan tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pembatasan pemain naturalisasi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), setelah seseorang dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), seyogyanya ia mendapatkan hak yang sama dengan WNI lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” tulis APPI.

Kata APPI, jika naturalisasi dianggap sebagai sebuah masalah, PSSI seharusnya mencari solusinya. Bukan malah mengurangi hak dan kewajiban mereka selayaknya orang asing. Sebab pada dasarnya, mereka juga sama-sama memiliki hak seperti warga negara Indonesia pada umumnya.

“Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepak bola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim,” lanjut APPI.

“Terlebih sebagian dari pemain-pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif dari tim nasional Indonesia. Sebagian dari mereka memilih menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk tim nasional,”

“Perlu diperjelas tujuan adanya pembatasan bagi pemain naturalisasi, jika tujuan pembatasan pemain adalah untuk pengembangan pemain lokal, namun hal ini tidak sejalan dengan rencana penambahan kuota pemain asing,” tutup APPI dalam pernyataannya.