Takut Dihukum FIFA, Menpora Ogah Campuri Desakan Iwan Bule Mundur dari Ketum PSSI

NOBARTV NEWS – Menpora RI Zainudin Amali menanggapi desakan dari berbagai kalangan terkait permintaan agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya. Desakan tersebut muncul pasca banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat tragedi Kanjuruhan. Tragedi tersebut terjadi tak lepas dari peran atau kewenangan yang dimiliki federasi.

Di laman change.org, petisi yang menuntut agar Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya telah mencapai 22 ribu tanda tangan. Angka tersebut bukanlah yang sedikit. Terlebih beberapa hari lalu sang Ketua Umum malah abai dan ogah disalahkan dalam tragedi tersebut. Alih-alih meminta maaf atas nama pribadi (bukan federasi), Iriawan justru menyalahkan Panpel dalam tragedi tersebut.

“Bagaimana mau mengaitkan dengan saya, kan setiap pertandingan di suatu tempat Panpel (Panitia Pelaksana) yang harus bertanggungjawab. PT LIB pun di luar tanggung jawab. Ini semua tanggungjawab panpel, memang begitu aturannya. Kalau netizen ngomong begitu, mohon maaf tidak tahu apa dasarnya,” ujar Iriawan beberapa hari lalu.

Buntut ucapannya tersebut, netizen geram dan balik berkomentar.

“Seharusnya secara sukarela dia mundur, karena dunia sepakbola Indonesia ada ditangannya. Ini bukannya mundur malah nyalah-nyalahin,” timpal netizen.

Terkait hal itu (tuntutan untuk mundur), Zainudin Amali menanggapi dengan santai. Ia blak-blakan bahwa itu bukan ranah yang bisa ia sentuh. Sebab menurutnya PSSI berada di bawah naungan FIFA, bukan Kemenpora. Lebih lanjut, Zainudin hanya bisa memfasilitasi tanpa ikut campur lebih dalam lagi.

“Tidak, tidak sama sekali. Silakan saja masyarakat. PSSI bernaung di FIFA. Federasi kita hormati dan kita ada wilayah masing-masing. Pemerintah membantu dan memfasilitasi mereka seperti untuk Timnas baru kita terlibat,” ujar Amali.

“Pemerintah menjaga betul di mana area pemerintah dan pemerintah tidak mau masuk ke ranahnya federasi,” ujarnya menambahkan.

Menpora khawatir jika ia ikut campur dalam ranah tersebut, maka Indonesia dan PSSI secara khusus akan mendapatkan hukuman seperti pada tahun 2015 lalu. Saat itu, FIFA melihat adanya intervensi terhadap PSSI.

“Kita tidak mau terulang seperti 2015. Ketika itu pemerintah masuk terlalu dalam, FIFA melihatada intervensi,” lanjut Amali.

Saat ini, Amali dan pemerintah Indonesia tengah berusaha dan terus mengupdate perkembangan penyidikan dalam tragedi Kanjuruhan. Bahkan presiden RI Joko Widodo meminta agar seluruh klub Liga 1 beserta perwakilan dari kalangan suporter untuk dipertemukan dan duduk bersama membahas tindak lanjut usai tragedi ini.

“Saya melaporkan juga sudah rapat koordinasi sesuai arahan beliau. Keputusan rakor di Menko Polhukam, saya diminta mengundang PSSI dan seluruh klub Liga 1 dan suporter, serta panpel di masing-masing klub juga sudah kita undang.”

“Kemudian dari kementerian atau lembaga, dari pihak Polri, dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Kemendagri? Karena seluruh stadion itu miliknya Pemda baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Jadi, tidak ada klub yang punya stadion karena itu mereka sewa,” tutup Menteri Pemuda dan Olahraga itu.