PBB Suntik 1,5 T untuk Selamatkan 10 Negara dari Krisis Kemanusiaan

NOBARTV NEWS Pada hari Jumat, 30 Agustus 2024, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengumumkan alokasi sebesar 100 juta dolar AS (setara Rp1,55 triliun) dari Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) untuk membantu mengatasi kekurangan dana yang kritis dalam penanganan berbagai keadaan darurat kemanusiaan.

Pendanaan ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada 10 negara di berbagai belahan dunia, termasuk Afrika, Amerika, Asia, dan Timur Tengah, yang saat ini sedang menghadapi krisis yang mendalam.

Lebih dari sepertiga dari total dana darurat tersebut, yakni 20 juta dolar AS (sekitar Rp309 miliar) akan dialokasikan untuk operasi bantuan di Yaman, sementara 15 juta dolar AS (sekitar Rp232 miliar) akan digunakan di Ethiopia. Kedua negara ini sedang bergulat dengan dampak parah dari kelaparan, pengungsian, penyakit, dan bencana iklim yang terus memburuk.

Situasi kemanusiaan di Yaman dan Ethiopia sangat mengkhawatirkan. Di Yaman, konflik berkepanjangan telah memicu krisis kemanusiaan yang meluas, dengan jutaan orang terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ethiopia, di sisi lain, sedang berjuang dengan dampak dari berbagai konflik internal dan bencana alam, yang menyebabkan penderitaan meluas di kalangan penduduk sipil.

Paket pendanaan yang diumumkan juga mencakup dukungan untuk negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan dan pengungsian yang diperburuk oleh dampak iklim.

Negara-negara ini meliputi Myanmar, Mali, Burkina Faso, Haiti, Kamerun, dan Mozambik. Alokasi dana untuk negara-negara tersebut adalah sebagai berikut: Myanmar menerima 12 juta dolar AS, Mali 11 juta dolar AS, Burkina Faso 10 juta dolar AS, Haiti 9 juta dolar AS, Kamerun 7 juta dolar AS, dan Mozambik 7 juta dolar AS.

Di antara negara-negara tersebut, beberapa mengalami dampak yang signifikan dari konflik berkepanjangan dan pengungsian. Myanmar, misalnya, telah menghadapi ketegangan etnis dan konflik internal yang berkepanjangan, sementara Mali dan Burkina Faso terjebak dalam situasi keamanan yang buruk dan kekacauan politik. Haiti terus berjuang dengan dampak dari bencana alam dan instabilitas politik.

Negara-negara lain yang juga mendapatkan bantuan adalah Burundi dan Malawi, yang menghadapi tantangan dari kekeringan dan banjir akibat fenomena El Nino. Burundi akan menerima 5 juta dolar AS, sedangkan Malawi mendapatkan alokasi 4 juta dolar AS. Fenomena El Nino telah menyebabkan kondisi cuaca ekstrem di berbagai wilayah, memperburuk situasi kemanusiaan di negara-negara tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat CERF, Joyce Msuya, menekankan pentingnya pendanaan ini dalam upaya menangani keadaan darurat kemanusiaan.

“Dalam banyak keadaan darurat kemanusiaan, kurangnya dana menghalangi lembaga bantuan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan menyelamatkan jiwa. Ini sangat menyedihkan,” ujar Msuya.

Msuya menjelaskan bahwa dana CERF merupakan suntikan dana darurat yang diperlukan sebagai upaya terakhir untuk mencegah keadaan terburuk dan menyelamatkan nyawa ketika dana kemanusiaan lainnya tidak mencukupi. Dia juga menambahkan bahwa peningkatan dan perhatian berkelanjutan dari donor sangat diperlukan untuk menangani krisis kekurangan dana ini.

Paket pendanaan terbaru ini merupakan alokasi kedua yang dilakukan untuk keadaan darurat kekurangan dana tahun ini.

Sebelumnya, pada Februari 2024, CERF telah mencairkan dana sebesar 100 juta dolar AS untuk tujuh negara yang menghadapi krisis serupa. Meskipun jumlah tersebut merupakan langkah positif, total alokasi sebesar 200 juta dolar AS yang dikeluarkan tahun ini adalah jumlah terendah dalam tiga tahun terakhir.

Komunitas kemanusiaan global tahun ini telah meminta sekitar 49 miliar dolar AS (sekitar Rp759 triliun) untuk menjangkau 187 juta orang yang paling rentan di seluruh dunia. Namun, hingga saat ini, hanya 29 persen dari permintaan pendanaan tersebut yang telah diterima. Hal

ini meninggalkan selisih sebesar 35 miliar dolar AS (sekitar Rp544 triliun), menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam pendanaan yang tersedia untuk mengatasi berbagai krisis kemanusiaan di seluruh dunia.