Protes Hebat Senator Lidia Thorpe: Tuduh Raja Charles Lakukan Genosida dan Curi Tanah Aborigin

NOBARTV NEWS – Berita ini semakin ramai setelah Raja Charles III, yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan selama lima hari ke Australia, mendapat protes keras dari Senator Independen Australia, Lidia Thorpe, di Gedung Parlemen Australia, Canberra. Thorpe, seorang senator yang vokal memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, menuduh kerajaan Inggris mencuri tanah milik suku Aborigin dan menyerukan perjanjian sebagai bentuk pengakuan atas sejarah penindasan.

Kunjungan Raja Charles ke Australia bersama Ratu Camilla ini adalah yang pertama sejak dia naik takhta. Di dalam acara utama yang berlangsung di Aula Besar Gedung Parlemen pada hari Senin, Charles menyampaikan pidato kepada para anggota parlemen dan senator. Pidatonya menyentuh masa mudanya di Australia, pandemi Covid-19, dan bagaimana Australia rentan terhadap krisis iklim. Namun, setelah pidato itu berakhir, suasana berubah tegang ketika Thorpe maju ke depan panggung dengan teriakan lantang, “Ini bukan negaramu!”

Thorpe menuduh kerajaan telah melakukan genosida terhadap masyarakat adat Australia dan menuntut pengembalian tanah, tulang belulang leluhur, serta hak-hak yang telah dicuri dari mereka. “Anda menghancurkan tanah kami. Beri kami perjanjian! Kami menginginkan perjanjian di negara ini,” seru Thorpe dengan penuh emosi. Dia melanjutkan dengan mengatakan, “Anda adalah seorang genosida.”

Aksi protes tersebut menyebabkan petugas keamanan segera turun tangan dan mengawal Thorpe keluar dari aula. Saat digiring menuju pintu keluar, Thorpe masih melontarkan protes dengan berteriak, “Ini bukan tanahmu. Anda bukan raja saya. Anda bukan raja kami.” Di luar aula, dia juga sempat mengumpat, “Sialan koloni ini.”

Raja Charles tampak berbicara tenang dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, saat insiden itu terjadi. Petugas keamanan memastikan Thorpe tidak mendekati raja. Sebelumnya, Thorpe juga menunjukkan ketidaksetujuannya dengan memunggungi layar besar yang menampilkan Raja Charles dalam upacara penyambutan resmi.

Anthony Albanese dan Pemimpin Oposisi Peter Dutton memberikan sambutan hangat kepada Raja Charles dan Ratu Camilla sebelum pidato raja dimulai. Albanese menyebut kehadiran raja sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Australia, baik di masa-masa sulit maupun saat-saat bahagia. Dia juga memuji komitmen Raja Charles dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan rekonsiliasi dengan masyarakat adat.

Namun, insiden protes ini menuai beragam reaksi. Mantan Perdana Menteri Tony Abbott yang turut hadir dalam acara tersebut menyebut tindakan Thorpe sebagai “eksibisionisme politik yang disayangkan.” Abbott dikenal sebagai pendukung kuat monarki Inggris dan pada tahun 2014 sempat menuai kontroversi dengan mengembalikan gelar ksatria dan dame di Australia, bahkan memberikan gelar kepada Pangeran Philip.

Pengusaha terkenal Australia, Dick Smith, yang juga hadir dalam acara tersebut, melihat insiden ini sebagai bukti kebebasan demokrasi di Australia. “Itulah keindahan demokrasi kita – bahwa dia (Thorpe) tidak akan dipenjara karenanya,” kata Smith.

Pada hari yang sama, Thorpe juga merilis pernyataan yang menyerukan Australia untuk menjadi republik dan menegosiasikan perjanjian dengan masyarakat adat sebagai bagian dari proses tersebut. Dia menegaskan bahwa Australia belum menyelesaikan masalah mendasar yang ada sejak invasi kolonial. Menurut Thorpe, masyarakat adat tidak pernah menyerahkan kedaulatan mereka atas tanah ini, dan kerajaan Inggris telah melakukan genosida terhadap mereka.

Seruan untuk perjanjian antara pemerintah Australia dan masyarakat adat sebenarnya sudah lama disuarakan, bahkan sejak masa kolonisasi awal. Seruan ini kembali ditekankan dalam “Pernyataan Uluru dari Hati” pada tahun 2017 yang menyerukan adanya suara, perjanjian, dan kebenaran. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kedaulatan masyarakat adat “tidak pernah diserahkan atau dihapuskan” dan tetap berdampingan dengan kedaulatan Kerajaan Inggris. Namun, meski beberapa negara bagian dan teritori telah memulai proses menuju perjanjian, pemerintah federal belum melanjutkan hal tersebut secara formal.

Kunjungan Raja Charles dan Ratu Camilla ke Australia juga diisi dengan berbagai acara seremonial. Sebelumnya, pasangan kerajaan ini bertemu dengan warga di Memorial Perang Australia, di mana mereka berjabat tangan dan menyapa anak-anak. Salah satu momen menarik adalah ketika seekor alpaka bernama Hephner yang mengenakan mahkota emas, dasi kupu-kupu, dan setelan beludru biru turut diperkenalkan kepada Raja Charles. Pemiliknya, Robert Fletcher, mengatakan bahwa mereka tidak ingin melewatkan kesempatan langka untuk mendandani alpaka mereka seperti anggota kerajaan.

Sementara itu, polisi di Wilayah Ibu Kota Australia (ACT) melaporkan bahwa Thorpe juga tergabung dalam kelompok protes di dekat Memorial Perang sebelum acara di Gedung Parlemen. Kelompok tersebut dipindahkan dari lokasi oleh pihak berwenang dan mengikuti perintah tanpa insiden lebih lanjut. Di tempat yang sama, seorang pria berusia 62 tahun ditangkap karena melanggar ketertiban umum, namun dibebaskan tanpa dakwaan. Beberapa orang lainnya juga ditangkap di sekitar memorial, tetapi tidak didakwa.

Seorang wanita berusia 21 tahun yang ditangkap di Memorial Perang atas tuduhan tidak mematuhi perintah polisi didakwa dan dihadapkan ke pengadilan pada Senin sore.

Insiden ini menambah ketegangan dalam perdebatan yang terus berlangsung di Australia terkait masa depan negara tersebut, apakah akan tetap mempertahankan monarki atau beralih menjadi republik. Meski demikian, kunjungan Raja Charles dan Ratu Camilla diharapkan dapat terus mempererat hubungan antara Australia dan Inggris, serta membuka dialog lebih lanjut mengenai rekonsiliasi dengan masyarakat adat yang telah lama memperjuangkan hak-hak mereka.

Protes Thorpe, meski kontroversial, mengingatkan kita bahwa isu-isu mendalam seperti kedaulatan, hak tanah, dan keadilan bagi masyarakat adat masih menjadi perdebatan penting di Australia modern. Pertanyaannya, apakah protes ini akan memicu langkah konkret menuju perubahan, atau hanya menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berulang? Hanya waktu yang akan menjawabnya.