AS Diduga Jadi Biang Kerok Penangkapan Pendiri Telegram Pavel Durov

NOBARTV NEWS Pada hari Sabtu 24/8, dunia terkejut dengan penangkapan Pavel Durov, pendiri Telegram, di Bandara Paris-Le Bourget. Durov, seorang miliarder asal Rusia, ditangkap segera setelah tiba dari Azerbaijan menggunakan jet pribadi.

Tuduhan yang diajukan terhadap Durov oleh otoritas Prancis meliputi keterlibatan dalam perdagangan narkoba, pelanggaran paedofilia, dan penipuan.

Media Prancis melaporkan bahwa jaksa penuntut di Paris berencana untuk mendakwa Durov berdasarkan alasan bahwa moderasi konten Telegram yang dianggap tidak memadai, penggunaan alat enkripsi yang kuat, dan dugaan kurangnya kerja sama dengan pihak berwenang memungkinkan penjahat berkembang di platform tersebut.

Di tengah situasi ini, Ekaterina Mizulina, Kepala Liga Internet Aman Rusia dan anggota Civic Chamber, segera mengarahkan perhatian pada Amerika Serikat (AS). Mizulina secara terbuka menuduh AS sebagai dalang di balik penangkapan Durov.

Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Mizulina menyebutkan bahwa penangkapan Durov di bandara Paris terkait dengan tuduhan-tuduhan serius termasuk perdagangan narkoba, perundungan siber, dan terorisme tidak mengejutkannya. Mizulina mengaitkan peristiwa ini dengan sanksi-sanksi yang diterapkan oleh AS terhadap Rusia.

“Saya sudah lama percaya bahwa bepergian ke luar Rusia merupakan risiko besar bagi pemilik Telegram, karena mereka dapat ditangkap kapan saja,” ujar Mizulina.

Ia melanjutkan bahwa insiden serupa di mana individu-individu ditahan berdasarkan perintah AS telah terjadi sebelumnya. Menurut Mizulina, penangkapan ini merupakan bagian dari serangan terhadap Telegram Open Network (TON), platform berbasis blockchain yang awalnya dikembangkan oleh para kreator Telegram.

Dia menyebut bahwa penangkapan Durov mencerminkan kelanjutan dari kebijakan sanksi AS terhadap Rusia.

Durov, yang memegang kewarganegaraan di Uni Emirat Arab, Saint Kitts dan Nevis, Prancis, serta negara asalnya Rusia, menghadapi situasi yang menegangkan. Kedutaan Besar Moskow di Paris saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut, meskipun hingga kini belum menerima permintaan bantuan resmi.

Sementara itu, pemerintah AS belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan bahwa mereka merupakan otak di balik penangkapan Durov oleh otoritas Prancis.

Georgy Loboushkin, mantan sekretaris pers Durov, memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Loboushkin menegaskan bahwa Durov, sebagai seorang yang berhati-hati, tidak mungkin mendarat di Paris jika dia memiliki kekhawatiran serius mengenai kemungkinan penangkapannya.

Menurut Loboushkin, kemungkinan besar perintah untuk menahan Durov datang dari Washington, mengingat sejarah panjang Durov dalam menjaga jarak dari perhatian hukum di AS. Loboushkin menggarisbawahi bahwa Durov dikenal sebagai seseorang yang sangat berhati-hati dan selalu berusaha menghindari masalah hukum.

“Durov telah menunjukkan sepanjang sejarahnya bahwa dia cukup berhati-hati dalam hal ini. Dia telah berulang kali mengatakan bahwa tidak ada gunanya masuk penjara,” jelas Loboushkin.

Ia menambahkan bahwa Durov kemungkinan besar tidak menyadari adanya surat perintah penangkapan atau beranggapan bahwa kepatuhan Telegram terhadap hukum dan sanksi setempat akan mencegah masalah serius.

“Saya pikir akar penyebabnya ada di sana, jadi tidak masuk akal untuk membahas niat otoritas Prancis yang menangkapnya, karena mereka sama sekali tidak memainkan peran apa pun di sini.”

Ketegangan antara Rusia dan AS mengenai Telegram bukanlah hal baru. Pavel Durov sebelumnya telah mengungkapkan kekhawatirannya tentang perhatian yang diterimanya dari penegak hukum Amerika.

Dalam sebuah wawancara dengan Carlson pada bulan April, Durov mengklaim bahwa agen intelijen AS telah mencoba merekrut salah satu karyawannya untuk memasang pintu belakang di aplikasi Telegram. Tuduhan ini menunjukkan bahwa Durov merasa bahwa upaya-upaya untuk memata-matai Telegram dan penggunanya terus berlanjut.

Sebagai platform komunikasi dengan lebih dari 900 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, kritikus sering mengklaim bahwa platform ini memungkinkan penyebaran konten ilegal dan aktivitas terorisme karena kurangnya pengawasan dan enkripsi yang kuat.