NOBARTV NEWS Kepastian Anies Baswedan bisa maju atau tidak dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 masih menjadi tanda tanya. Apalagi dinamika politik kian menghangat pasca manuver-manuver kecil dari sejumlah partai politik (parpol).
Gerindra, misalnya, mengusulkan terbentuknya poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) ‘Plus’ untuk Pilgub Jakarta. KIM Plus berisi seluruh parpol yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada pilpres lalu ditambah sejumlah parpol lain. Saat ditanya partai mana yang akan diajak bergabung, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut 3 partai di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai NasDem.
PKB sendiri sudah menyatakan akan mengusung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. Kendati demikian, dukungan tersebut masih bersifat usulan dari DPW PKB Jakarta yang disampaikan kepada DPP. Keputusan akhir akan disampaikan oleh DPP.
Menanggapi terkait wacana KIM Plus, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid angkat bicara. Ia mengatakan PKB sedang mempertimbangkan wacana bergabung dengan KIM Plus.
“Mempertimbangkan, belum setuju. Kita pertimbangkan sebagai bagian agar di DKI ini tidak banyak gejolak,” ungkap Jazilul kepada awak media di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jum’at (2/8).
Jazilul kemudian menyinggung gejolak yang pernah terjadi di Jakarta ketika ada 3 poros. Ia juga berpendapat jika hanya ada 2 poros potensi gejolak pun tetap besar. Jika KIM Plus ini benar-benar terealisasi maka bisa jadi hanya ada satu poros yang akan terbentuk.
PKB sendiri mempunyai 2 opsi jika urung mendukung Anies Baswedan. Apa saja 2 opsi tersebut?
1. Bergabung dengan KIM Plus
Opsi pertama adalah bergabung dengan KIM Plus. Apalagi untuk level nasional PKB pun sudah diajak oleh Gerindra untuk bergabung dalam pemerintahan. Jika di pusat saja PKB bisa bersinergi dengan KIM apalagi hanya di Jakarta, tentu akan jauh lebih mudah.
Hingga saat ini DPP belum menindaklanjuti dukungan kepada Anies Baswedan. Di lain pihak PKB juga tetap membuka komunikasi dengan parpol lain, termasuk PDIP.
Salah satu faktor yang membuat PKB belum menyatakan dukungan resmi kepada Anies adalah belum adanya kesepahaman antara partai pengusung yang terdiri dari PKB, PKS, dan NasDem terkait cawagub pendamping Anies. PKS ngotot ingin Sohibul Iman sedangkan PKB kurang menghendaki.
Kalau terjadi deadlock bukan mustahil PKB lebih memilih bergabung dengan KIM Plus dari pada tetap mendukung Anies. Keuntungan bergabung dengan KIM Plus jelas lebih besar bagi PKB dari pada mendukung Anies yang berpasangan dengan kader parpol lain.
2. Buat Poros Baru Bersama PDIP
Opsi lain yang bisa dijajaki oleh PKB jika urung mendukung Anies adalah membuat poros baru dengan PDIP. Saat ini komunikasi antara PKB dan PDIP terus terjalin. Apalagi PDIP punya kader yang elektabilitasnya lumayan tinggi, Ahok.
Kolaborasi antara PDIP dan PKB sudah cukup untuk mengusung satu paket pasangan calon (paslon). PDIP memiliki 15 kursi dan PKB mempunyai 10 kursi. Sedangkan ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta adalah 22 kursi.
Jika hanya berdua saja PDIP dan PKB juga leluasa untuk mengusung kader mereka sendiri. PDIP bisa mengusung Ahok sebagai Cagub dan PKB bisa menyerahkan sejumlah nama potensial sebagai Cawagub, salah satunya adalah Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan saat ini.
Di sejumlah daerah PDIP dan PKB sudah dan sedang menjajaki koalisi. Untuk Pilkada NTB, misalnya, PDIP dan PKB sudah berada di satu poros yang sama mengusung Rohmi-Firin. Sedangkan di Pilkada Jawa Timur, PDIP dan PKB juga berpotensi menjalin koalisi melawan Khofifah-Emil Dardak.
Bukan mustahil Jakarta menjadi provinsi selanjutnya yang menjadi tempat PKB dan PDIP berkoalisi.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
