NOBARTV NEWS Anies Baswedan belum bisa bernafas lega. Kendati sudah mengantongi dukungan dari 3 partai belum tentu ia bisa tetap diusung hingga waktu pendaftaran nanti. Selama belum ada koalisi pasti dan dukungan resmi dari DPP masing-masing partai berupa B1KWK maka semua kemungkinan masih terbuka lebar.
Hal ini diutarakan pertama kali oleh Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Ia menyebutkan bahwa sosok yang menerima Surat Rekomendasi dukungan dari partainya tidak otomatis akan didaftarkan sebagai kontestan pada Pilkada serentak 2024 nanti.
Sahroni mengatakan hal tersebut berlaku juga untuk Pemilihan Gubernur (pilgub) Jakarta. NasDem sendiri sudah menyatakan sikap untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur (cagub) Jakarta pada pilgub November mendatang.
Menurut Sahroni, keputusan terkait siapa yang akan diusung pada pilkada tergantung pada “dewa-dewa”. Saat dikonfirmasi terkait siapa “dewa-dewa” yang dimaksud Sahroni, pengusaha asal Priok itu mengatakan yang ia maksud dengan dewa-dewa adalah para Ketua Umum partai politik (parpol).
Kandidat boleh berharap, DPD dan DPW parpol juga bisa mengusulkan. Akan tetapi, yang akan tanda tangan nantinya adalah Ketua Umum parpol juga.
Sahroni meyakini pasti terjalin komunikasi dan tarik ulur antar pimpinan partai politik. Sehingga dinamikanya bisa jadi sangat alot dan dinamis. Siapa yang disetujui dan direstui Ketua Umum itulah yang akan dicalonkan.
Tanggapan PKB
Dilansir dari rmol.id, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, tidak menampik pendapat Sahroni tersebut. Jazilul mengatakan hingga saat ini memang belum ada koalisi solid di Pilgub Jakarta. Semuanya masih serba dinamis.
“Ya, makanya, dinamikanya kita tunggu lah, sampai ada koalisi yang paten. Di DKI ini tidak ada satu koalisi pun yang paten. Pokoknya nggak ada yang paten aja. Artinya ini menuju pengkristalan koalisi. Bahwa ada dukungan ke Pak Anies iya, PKB, PKS, NasDem, sudah,” ungkap Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (30/7).
Sebelumnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB menyampaikan rekomendasi dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada pilgub Jakarta. Rekomendasi tersebut kemudian diserahkan kepada DPP untuk digodok dan ditindaklanjuti.
Namun, sebagaimana mekanisme kepartaian maka DPW akan mengikuti apapun intruksi DPP. Ketika DPP PKB nanti sudah memutuskan tugas DPW adalah menjalankan keputusan tersebut.
“DPW sudah memutuskan PKB akan me-refer yang menjadi keputusan DPP. Karena DPW DKI berprestasi mengangkat DPR RI dari 2 kursi menjadi 5 kursi ke 10. Itu bagian dari kepercayaan DPP,” tutur Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB ini.
Dinamika penentuan cawagub
Salah satu dinamika yang paling menentukan solid tidaknya koalisi nanti adalah penentuan figur cawagub. Saat ini hampir semua partai pendukung Anies memberikan rekomendasi cawagub untuknya. Aspirasi dari semua partai harus ditampung.
Itulah sebabnya penentuan nama cawagub Anies ini cukup krusial bagi soliditas partai-partai pengusung. PKS masih ngotot mengajukan Sohibul Iman. PKB ingin cari yang lebih baik.
Sedangkan NasDem meskipun menyerahkan ke Anies namun tentu tidak akan tinggal diam seandainya Anies memilih cawagub yang menurut NasDem kurang tepat.
Memasuki bulan Agustus 2024 ini koalisi-koalisi akan mendekati kepastian. Menarik untuk menantikan apakah Anies dapat maju mencalonkan diri lagi atau justru gagal mendapatkan tiket.
Belum mendapatkan informasi yang anda cari? silahkan ketik disini:
