Perlukah Prabowo Ajak PKS Gabung Pemerintah? 3 Hal Ini Layak Dipertimbangkan!

NOBARTV NEWS Prabowo Subianto dibuat berpikir keras pasca kelakar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, yang meminta Gerindra mengajak PKS juga bergabung dengan pemerintah. Pasalnya sejauh ini baru Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diajak bergabung dengan pemerintahan baru mendatang. Ini membuat PKS tak mau jika hanya menjadi penonton.

Kelakar tersebut disampaikan Ahmad Syaikhu pada acara Harlah PKB ke-26 yang bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/7) lalu. Ia meminta Gerindra jangan hanya mengajak Nasdem dan PKB lantas meninggalkan PKS. Sontak kelakar tersebut disambut gemuruh tawa peserta yang hadir.

Lantas perlukah Prabowo Subianto mengajak PKS untuk bergabung dengan pemerintahannya nanti? Berikut 3 hal yang rasanya dapat menjadi pertimbangan Prabowo untuk mengajak partai yang pernah mendukungnya di Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 dan 2019 itu untuk ikut bergabung.

Prabowo Inginkan Rekonsiliasi Nasional

Dalam banyak kesempatan Prabowo menginginkan adanya rekonsiliasi nasional pasca pilpres 2024. Hal itu diperlukan agar pemerintahan Prabowo-Gibran nanti dapat berjalan stabil dan mereka dapat menjalankan program kerja tanpa gangguan-gangguan berarti.

PKS sejauh ini punya pengalaman banyak menjadi oposisi. Mereka berpotensi menjadi oposisi bersama PDIP jika tidak diajak bergabung. Jika menginginkan kekuatan pemerintah lebih besar dari oposisi mengajak PKS akan lebih masuk akal ketimbang PDIP.

Apalagi hubungan Prabowo dan PKS terjalin cukup baik. PKS adalah partai yang setia mendukung Prabowo pada pilpres 2014 dan 2019. Otomatis bukan perkara yang sulit bagi Prabowo dan PKS untuk bekerja sama kembali.

Perlu tambahan kekuatan parlemen

Saat ini partai-partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) baru menguasai 48% kursi DPR RI. Untuk itulah Prabowo perlu mengajak partai yang menjadi lawannya di pilpres kemarin untuk bergabung.

Hingga saat ini belum ada partai di luar KIM yang secara resmi menyatakan bersedia bergabung. Maka, mengajak PKS pun menjadi opsi yang cukup masuk akal. Apalagi PKS memiliki 53 kursi DPR RI atau sekitar 9,14%.

Ini bisa menjadi langkah antisipasi apabila Partai Nasdem dan PKB tiba-tiba berubah pikiran dan urung bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Survei dan Poling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara berpendapat akan ada sedikit resistensi jika Prabowo mengajak PKS bergabung. Pasalnya di KIM sudah ada Partai Gelora yang notabene pecahan PKS. Apakah Gelora dapat bekerja sama dengan PKS dan tidakkah ini akan menjadi potensi konflik internal nantinya rasanya perlu juga menjadi pertimbangan.

Akan tetapi, yang terpenting untuk dipertimbangkan adalah Partai Gelora tak punya kekuatan di parlemen. Dalam hal ini PKS lah yang punya kekuatan dan cukup rasional untuk diajak bergabung.

Lebih mudah mengendalikan Anies

Ini bisa jadi pertimbangan paling penting bagi Prabowo. Saat ini Anies menjadi kandidat terkuat di Pilgub Jakarta. PKS menjadi salah satu partai yang mengusung Anies. Maka apabila PKS bergabung dengan pemerintahan otomatis Prabowo akan lebih mudah mengendalikan Anies karena partai-partai pengusung Anies sudah bergabung dengan pemerintahannya.

Daripada ia berusaha keras melawan Anies di Jakarta kenapa tidak Prabowo mengambil opsi mengendalikan Anies saja. Dan opsi itu akan lebih mulus jika PKS berhasil diajak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.