NOBARTV NEWS pada tanggal 5 Juli 2024, Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, bersama Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Aset properti eks BLBI senilai Rp2,77 triliun kepada 9 kementerian/lembaga.
Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan tunggakan BLBI yang masih menjadi isu krusial. Aset-aset yang diserahkan tersebut berupa tanah dan bangunan yang telah disita dari obligor dan debitur BLBI.
Berikut beberapa poin penting terkait penyerahan aset eks BLBI:
- Nilai total: Rp2,77 triliun
- Luas tanah: 989.168 meter persegi
- Luas bangunan: 6.101 meter persegi
- Jumlah penerima: 9 kementerian/lembaga
Adapun daftar 9 kementerian/lembaga yang menerima aset tersebut adalah:
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Badan Usaha Milik negara
- Kementerian Agama
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
Penyerahan aset ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian tunggakan BLBI dan bermanfaat bagi Masyarakat.
Sebagai tambahan informasi, Satgas BLBI menargetkan total perolehan aset eks BLBI sebesar Rp110 triliun pada tahun 2025. Hingga semester pertama 2024, Satgas BLBI telah membukukan perolehan aset eks BLBI sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp38,2 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas nasional Indonesia. Jabatan ini mengemban tanggung jawab berat untuk mengorkestrasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait demi mencapai tujuan tersebut.
Pejabat yang Menjabat:
Saat ini, jabatan Menko Polhukam dipegang oleh Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang dilantik pada 21 Februari 2024. Beliau memiliki latar belakang militer yang mumpuni, dengan pengalaman luas di berbagai bidang Keamanan Nasional.
Tugas dan Peran Utama:
Berikut beberapa tugas dan peran utama Menko Polhukam:
- Koordinasi: Memadupadankan kebijakan dan kegiatan kementerian/lembaga terkait dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.
- Penanggulangan Ancaman: Merumuskan strategi dan langkah-langkah penanggulangan terhadap berbagai ancaman stabilitas nasional, seperti terorisme, separatisme, dan Konflik sosial.
- Pemeliharaan Keamanan: Memastikan terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
- Penegakan Hukum: Mendukung penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
- Kerja Sama Internasional: Melakukan Kerjasama internasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Tantangan dan Isu Krusial:
Menko Polhukam menghadapi berbagai tantangan dan isu krusial dalam menjalankan tugasnya, seperti:
Kompleksitas Ancaman: Ancaman terhadap stabilitas nasional semakin kompleks dan beragam, membutuhkan strategi yang adaptif dan inovatif.
Kesenjangan Sosial: Kesenjangan sosial dan Ekonomi berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu stabilitas nasional.
Hoaks dan Disinformasi: Maraknya hoaks dan disinformasi di Media sosial dapat memicu keresahan dan memecah belah masyarakat.
Penanggulangan Terorisme: Terorisme masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan upaya pemberantasan berkelanjutan.
Upaya dan Solusi:
Menko Polhukam terus berupaya mengatasi berbagai tantangan dan isu krusial tersebut melalui berbagai langkah, seperti:
- Penguatan Sinergi: Memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum.
- Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas aparat keamanan dan intelijen dalam menghadapi berbagai ancaman.
- Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan ancaman.
- Pendekatan Humanis: Melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.
- Pendidikan dan Literasi Media: Meningkatkan pendidikan dan literasi media masyarakat untuk melawan hoaks dan disinformasi.
Menko Polhukam memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas nasional Indonesia. Dengan Kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan strategi yang tepat, Menko Polhukam diharapkan dapat terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera.
