NOBARTV NEWS 7 September 2024 menandai dua dekade sejak terbunuhnya Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia yang dikenal karena perjuangannya melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Munir meninggal dunia pada 7 September 2004, akibat dosis mematikan senyawa arsenik yang ditemukan dalam penerbangan Garuda rute Jakarta – Singapura – Amsterdam. Meskipun kasus ini pernah menjadi sorotan publik dan penegak hukum, hingga saat ini, dalang di balik pembunuhan Munir belum juga terungkap dan dipertanggungjawabkan.
Dalam pernyataan resmi dari Amnesty International Indonesia pada 6 September 2024, Direktur Eksekutif Usman Hamid menegaskan bahwa pembunuhan Munir merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sistematis.
“Pembunuhan Munir bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan luar biasa dengan indikasi kuat keterlibatan petinggi negara, khususnya unsur intelijen yang menyalahgunakan wewenang mereka,” ujar Hamid.
Ia menambahkan bahwa kasus ini mencerminkan masalah yang lebih besar, yaitu keengganan politik yang menghambat upaya penyelesaian kasus.
Hamid menyebutkan bahwa kemampuan aparat penegak hukum seharusnya tidak diragukan, namun terhalang oleh keengganan politik untuk menuntaskan kasus ini.
“Padahal masih ada peluang hukum, yaitu investigasi kepolisian serta peninjauan kembali oleh kejaksaan,” jelasnya.
Sayangnya, meskipun Komnas HAM masih terus melakukan penyelidikan projustisia dan pengumpulan alat bukti, kemauan politik untuk mengungkap kasus ini masih belum terlihat.
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyatakan bahwa proses penyelidikan kasus Munir masih berjalan, dengan pengumpulan bukti dan permintaan keterangan saksi. Meskipun demikian, harapan untuk melihat keadilan ditegakkan tampaknya masih jauh dari kenyataan.
Komnas HAM dan berbagai organisasi hak asasi manusia telah berulang kali mengingatkan Jaksa Agung mengenai hasil penyelidikan yang ada, termasuk mendesak pembentukan pengadilan HAM ad hoc oleh Presiden dan DPR. Namun, kemauan politik yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah tersebut belum muncul.
Kasus Munir pertama kali diinvestigasi melalui Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk pada tahun 2004 dengan Keputusan Presiden No. 111 tahun 2004 (Keppres 111/2004). TPF ini menjadi langkah awal penting dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir. Laporan TPF mengidentifikasi pelaku lapangan dan menyebutkan nama-nama lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun, laporan TPF tersebut tidak pernah diumumkan oleh pemerintah, meskipun Keppres 111/2004 memandatkannya.
Pada 10 Oktober 2016, Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat meminta pemerintah untuk segera mengumumkan laporan TPF. Namun, pemerintah mengklaim bahwa dokumen tersebut hilang.
Pada 12 Oktober 2016, Kementerian Sekretariat Negara mengakui tidak dapat mengumumkan laporan akhir TPF karena tidak memiliki dokumen tersebut. Setelah adanya desakan publik, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk mencari dokumen TPF yang hilang, tetapi hasilnya tetap nihil.
Pada 28 Januari 2021, Ombudsman RI mengungkapkan bahwa dokumen asli hasil penyelidikan TPF belum ditemukan. “Peristiwa hilangnya dokumen TPF itu saja menandakan rendahnya kemauan politik negara untuk membuka kembali kasus Munir. Kejadian ini sungguh tidak dapat dipercaya dan sulit diterima oleh nalar,” kata Usman Hamid.
Selain hasil TPF, penyelidikan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada saat penyelidikan berlangsung, sudah ada titik terang mengenai siapa dalang utama di balik pembunuhan Munir, namun upaya hukum untuk menuntaskan kasus ini tidak diteruskan.
Motif pembunuhan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Munir yang berani mengkritik berbagai kebijakan dan undang-undang yang dianggapnya merugikan rakyat, seperti RUU Badan Intelijen Negara, RUU TNI Tahun 2004, dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Tahun 2004.
Munir dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam memperjuangkan reformasi sistem keamanan dan kontrol sipil di Indonesia. Ia aktif mengkritik berbagai kebijakan yang dianggapnya tidak adil dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Sayangnya, perjuangannya tersebut membuatnya menjadi sasaran kelompok-kelompok yang tidak menginginkan perubahan. Pembunuhan Munir merupakan salah satu bentuk ekstrem dari upaya untuk membungkam suara-suara yang menentang ketidakadilan.
Dua puluh tahun setelah kematiannya, kasus Munir masih menjadi simbol ketidakadilan dan kegagalan negara dalam menegakkan hukum. Pemerintah Indonesia, khususnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya berjanji untuk menuntaskan kasus ini, belum menunjukkan langkah nyata untuk memenuhi janji tersebut. Hal ini semakin mempertegas adanya keengganan negara dalam menegakkan keadilan bagi Munir, keluarganya, dan ribuan korban pelanggaran HAM lainnya.
Usman Hamid menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah hukum yang tegas dan transparan dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir.
“Munir adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Dua puluh tahun setelah kematiannya, kita masih menuntut hal yang sama: kebenaran dan keadilan,” tegas Hamid.
